Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TEUKU…

Diana Ulfa

Pelayanan kesehatan merupakan aspek penting dalam menentukan tingkat kepuasan pasien di rumah sakit. Rumah Sakit Umum Daerah Teuku Umar Aceh Jaya sebagai fasilitas kesehatan milik pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanannya. Namun demikian, masih ditemukan berbagai keluhan dari pasien yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan pelayanan yang diterima. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pelayanan terhadap kepuasan pasien di RSUD Teuku Umar Ace…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

STRATEGI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DAN BPJS KETENAGAKERJAAN DALAM MENINGKATK…

RAHMATUL HIDAYAT

Pekerja informal adalah individu yang bekerja tanpa kontrak resmi. Pekerja informal memiliki tingkat kerentanan ekonomi yang tinggi, namun partisipasi mereka dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan masih rendah. Sesuai dengan peraturan Walikota No 44 Tahun 2024 pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Pekerja informal yang memenuhi persyaratan kepesertaan wajib mendaftarkan dirinya sebagai peserta program jaminan sosial dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganal…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN KMP ACEH HEBAT 1 TERHADAP TINGKAT KEPUASAN PENUMP…

Tuti Alawiah

ABSTRAK Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada moda transportasi laut untuk menjamin konektivitas antardaerah. Di Aceh, Pemerintah merespons kebutuhan ini dengan menghadirkan KMP Aceh Hebat 1 yang melayani jalur kapal Sinabang ke Calang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kualitas pelayanan KMP Aceh Hebat 1 terhadap tingkat kepuasan penumpang di Pelabuhan Calang. Penelitian dilakukan di Pelabuhan Calang, Aceh, pada Januari 2025, menggunakan pendekatan de…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS SWOT SISTEM INFORMASI GAMPONG PADA KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA…

ARIF ABDILLAH

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa menjadi suatu kebutuhan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan, dan akuntabel. Pemerintah Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong meluncurkan Sistem Informasi Gampong (SIGAP) sebagai upaya inovatif dalam mendigitalisasi administrasi desa. Sistem Informasi Gampong adalah suatu sistem yang dibangun dan dibentuk oleh pemerintah Aceh secara terintegrasi untuk mendukung pelayanan masyarakat gampong. Hasil …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI PROGRAM ACEH TENGAH COMMAND CENTER DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART…

Saora Simanjorang

Konsep Smart City mulai diterapkan di tingkat kabupaten, termasuk di Kabupaten Aceh Tengah. Pemerintah daerah berusaha mengikuti perkembangan teknologi untuk meningkatkan layanan publik. Salah satu langkah yang dilakukan adalah membentuk Aceh Tengah Command Center sebagai pusat kendali informasi dan layanan digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi program tersebut oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung terwuj…

DYNAMIC GOVERNANCE DALAM PENATAAN PEDAGANGRNKAKI LIMA PASAR BINA USAHA MEULAB…

RATNA DEWI

Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan isu yang kompleks di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Aceh Barat. Di pasar Bina Usaha Meulaboh, keberadaan PKL sering menimbulkan persoalan seperti kemacetan, ketidakteraturan tata ruang, serta konflik antara pedagang dan pihak pemerintah. Dalam upaya menciptakan ketertiban tanpa mengabaikan aspek sosial ekonomi masyarakat kecil, dibutuhkan pendekatan kebijakan yang responsif, kreatif, dan melibatkan berbagai pihak. Salah satu pendekatan y…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAMRNMEWUJUDKAN GAMPONG JAWA MENJADI SMART…

Nella Wirda

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan Masyarakat Cerdas adalah penataan pemukiman yang kumuh . Smart Living merupakan salah satu indikator dari konsep Smart City yang menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat cerdas melalui tiga dimensi utama, yaitu harmoni (penataan perumahan), kesehatan, dan mobilitas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menganalisis langkah-langkah strategis yang diambil pemerintah dalam proses perbaikan kawas…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH KOMUNITAS ADA…

PURNAMA SURI ANADI

ABSTRAK Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan kelompok masyarakat yang hidup dan tinggal di daerah terpencil, dan relatif terisolasi dari perkembangan masyarakat umum. Mereka memiliki cara hidup yang khas, serta struktur sosial yang berbeda dari masyarakat modern, dan seringkali menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti infrastruktur, pendidikan dan kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran pemerintah daerah Aceh Timur dalam pembangunan infrast…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN NARKOBA DI KOTA BANDA ACEH

ZULHAKIKI

ABSTRAK Aceh yang merupakan provinsi yang menjunjung tinggi nilai dan syariat islam tidak menutup kemungkinan akan banyaknya masyarakat yang melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dibuktikan bahwa Aceh menempati posisi ke enam di Indonesia sebagai daerah darurat narkoba di tahun 2019. Banyaknya masyarakat yang telah terlibat dalam penyalahgunaan narkoba Sehingga diperlukan adanya tindakan yang lebih intensif dalam mengawasi dan menindaklanjuti setiap pergerakan dari pelang…

DYNAMIC GOVERNANCE DALAM KEBIJAKAN QANUN NOMOR 11 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA …

SORAYA AGUSTINA

ABSTRAK Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang secara legal menerapkan sistem keuangan berbasis syariah di bawah payung hukum Qanun No. 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Namun, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi sejumlah hambatan, antara lain proses konversi perbankan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Qanun, durasi waktu konversi yang relatif singkat, keterbatasan perbankan syariah dalam menerapkan seluruh prinsip syariah serta k…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2025
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK