Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENGAWASAN PEREDARAN KHAMAR

MUHAMMAD AIDILSYAH

Qanun No.8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/Kota bertanggung jawab mensosialisasi, membina, mengawasi dan menegakkan qanun mengenai pelaksanaan syariat Islam sehingga pengupayaan pengawasan peredaran khamar di Kota Banda Aceh merupakan kewenangan pemerintah, jika dilihat dari data media dan data BPS tentang jarimah khamar masih mengalami peningkatan dari tahun 2017-2020 sehingga dapat dikatakan bahwa…

STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA B…

NURUL WARIYIN ERZAK

ABSTRAK Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisataan disebutkan pada Pasal 6 huruf f yaitu Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata yang berada di wilayahnya. Pemerintah Kabupaten Simeulue telah melakukan pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan pada sektor pariwisata bahari namun realitanya langkah yang dilakukan pemerintah ini masih belum maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk …

STRATEGI BAITUL MAL ACEH DALAM OPTIMALISASI PENGUMPULAN ZAKAT DI PROVINSI ACEH

HUSNI MUBARAQ

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, Pasal 1 Angka 31 disebutkan bahwa zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan dipungut langsung oleh BMA atau BMK atau BMG sebagai kewajiban atas harta atau penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan zakat di Aceh dengan tujuan meng…

UPAYA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN KEBIJAKANRNKO…

ASYIATUN NABILA

ABSTRAK Kota Banda Aceh merupakan Ibu Kota Provinsi Aceh salah satu kota yang berkomitmen untuk bisa mengembangkan Kebijakan Kota Layak Anak dari tahun 2013 namun hingga sekarang masih belum bisa menjadi Kota Layak Anak. Kemudian Banda Aceh pada tahun 2021 tidak mengalami peningkatan terhadap pengembangan kebijakan tersebut, hal ini dapat dilihat berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh KEMENPPA. Banda Aceh mendapatkan tingkatan madya untuk tahun 2021 sama dengan penilaian yang dilakukan p…

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI ACEH DALAM PENDEKATAN COLLABORATIVE GOV…

MUTIA AFRIDA

ABSTRAK Berdasarkan amanatPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penangulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Aceh telah membentuk Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagai wadah lintas pemangku kepentingan dalam menanggulangi kemiskinan di Provinsi Aceh. Akan tetapi,keberadaan tim tersebut ternyata belum mampu mencapai tujuan dari pembentukannya yaitu untuk menanggulangikemiskinan di Porvinsi Aceh. Hal ini …

UPAYA DAN STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BENER RNMERIAH DALAM PENANGANAN PENGG…

Melinda Rosa

Glyphosate merupakan herbisida berspektrum luas yang biasanya digunakan oleh petani untuk membasmi gulma atau rumput yang tumbuh di sekitar perkebunan kopi, penggunaan glyphosate yang tidak terkendali dan dilakukan secara terus menerus ternyata memberikan banyak sekali dampak negatif salah satunya adalah menurunkan kualitas produk kopi sehingga akan berimbas pada menurunnya harga kopi dan memberikan dampak negatif yaitu terjadinya penolakan oleh buyer. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk …

PENYALURAN BANTUAN DANA PENGEMBANGAN USAHA MINA PEDESAAN PADA KELOMPOK NELAYA…

IRMAYANI

ABSTRAK Kondisi sosial ekonomi masyarakat di Gampong Alue Naga Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan, yang mana penghasilannya sangat bergantung terhadap keadaan laut. Oleh karena itu, keterbatasan hasil tangkapan ikan tentu akan berdampak terhadap pemenuhan ekonomi keluarga. Keterbatasan ini menyebabkan nelayan sangat rentan dengan kemiskinan. Menghadapi problematika masyarakat pesisir tersebut, pemerintah melalui Departemen Kelautan da…


    SERVICES DESK