Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA AUTENTIK YANG MELAWAN HUKUM (S…

Rizkia

undang dalam membuat akta autentik. Notaris memiliki pedoman atau pegangan dalam menjalankan jabatannya yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan notaris. Undang-undang telah memberikan kewenangan dan Kewajiban kepada notaris untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang ingin keterangannya dituangkan dalam akta autentik. Salah satu kewajiban notaris tertuang dalam pasal 16 huruf a Undang-undang Nomor 2 Tahun …

REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA

Heru Pranoto

ABSTRAK REKONSTRUKSI HUKUM YANG BERKEADILAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA Heru Pranoto1 Adwani12 Rizanizarli3 M. Gaussyah4 Secara filosofis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki tujuan diantaranya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi korban penyalahguna dan pecandu Narkotika. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang m…

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONE…

Muhammad Heikal Daudy

POLITIK HUKUM INDONESIA TERHADAP RATIFIKASI KONVENSI RANJAU DARAT ANTIPERSONEL 1997 Muhammad Heikal Daudy Adwani Muazzin Darmawan ABSTRAK Indonesia adalah negara pihak konvensi ranjau darat antipersonel 1997 karena telah meratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. Sejumlah langkah inisiatif telah dilaporkan Indonesia pada tahun-tahun pertama pasca ratifikasi sesuai artikel 7 konvensi. Namun belum diketahui secara pasti mengenai langkah yang dilakukan pemerintah g…

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN IZI…

MAHDANI AKSYA

ABSTRAK Mahdani Aksya (2024) Pertimbangan hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Izin Tinggal Kunjungan (Suatu Penelitian di Pengadilan Negeri Meulaboh) Fakultas Hukum Universiatas Syiah Kuala (v,55) tabl,qpp Mahfud,S.H., LL.M. Pasal 122 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2011, mengatur bahwa setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tu…

PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH DI B…

Ichsan Rizky

ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah pejabat umum yang diberikan wewenang untuk membuat akta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengesahan akta autentik untuk memperoleh kepastian hukum, sebagaimana diberikan wewenang tersebut sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Be…

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJ…

Nasrul Syam

FUNGSI BUDGETING BADAN LEGISLATIF DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAERAH (SUATU KAJIAN DALAM PRAKTIK PENETAPAN APBK PIDIE) Nasrul Syam Faisal A. Rani * Sri Walny Rahayu ** *** ABSTRAK Berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun. Namun, pada tahun 2020, DPRK …

HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI

Yossie Yulia Safrina

HAK IMUNITAS NOTARIS TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI Yossie Yulia Safrina Azhari** Suhaimi*** ABSTRAK Salah satu kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat tangan dengan mendaftar dalam buku khusus atau biasa disebut legalisasi. Akta di bawah tangan yang telah d…

FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT SISTEM HUKUM…

SYAHRUL RIZAL

FUNGSI ADVOKAT DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN KEHAKIMAN MENURUT SISTEM HUKUM INDONESIA Syahrul Rizal* Faisal** Adwani*** M. Gaussyah**** ABSTRAK Demi terselenggaranya negara hukum, setiap orang berhak atas jaminan hukum yang adil serta perlakuan yang sama dimuka hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaran kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar …

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (SUAT…

Yusrizal

TINDAK PIDANA PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA DIGITAL (Suatu Studi Dari Perspektif Kebijakan Hukum Pidana) Yusrizal Adwani Rizanizarli Yanis Rinaldi ABSTRAK Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/a…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN MEDIASI PERKARA PIDANA ADUAN DAN KAITANNYA DENGAN TUJUAN HUKUM (…

Muhammad Husin

ABSTRAK Penyelesaian pidana aduan di Aceh dari sistem peradilan pidana secara Litigasi (KUHAP) atau Dass Sollen kepada penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein. (KUHAP) atau Dass Sollen penyelesaian sesuai aturan hukum. Penyelesaian mediasi secara Non Litigasi atau Dassein, suatu penyelesaian tidak sesuai hukum yang berlaku melainkan memilih sarana Mediasi. Tindak pidana diselesaikan terdiri pencemaran nama baik, pornografi, perzinahan, kekerasan dalam rumah tangga dan tindak pi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2024
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK