Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
Baca Juga : KEBERADAAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING HELSINKI DALAM KONSIDERANS QANUN ACEH (SUATU ANALISA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN) (AAN RISNANDA VALEVI, 2016)
Baca Juga : ANALISIS TINGKAT PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN BENDAHARA SKPK TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG MANAJEMEN KAS DAERAH (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH) ( Cut Vera Novrida, 2017)
Baca Juga : PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Ichsan Maulana, 2017)
Baca Juga : SINKRONISASI LANDASAN HUKUM BAGI PEMBENTUKAN PERATURAN GAMPONG (M.SUBHAN AMIR, 2020)
Baca Juga : KEKUATAN HUKUM PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 5 TAHUN 2018 DALAM PELAKSANAAN HUKUMAN CAMBUK DI PROVINSI ACEH (Zulfikar N Sulya, 2019)
