Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    NULL
Teuku Nirwan Najib , PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 31/PUU-XI/2013 DALAM PERKARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANWASLU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU. Banda Aceh Universitas Syiah Kuala,2016



Baca Juga : KONTRADIKSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU NASIONAL DAN PEMILU DAERAH TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 (M.ABD AZIS, 2026)

Baca Juga : STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 3/SKLN-XI/2013 TENTANG KEWENANGAN PEMBENTUKAN BAWASLU PROVINSI ACEH (SADRUN PINIM, 2015)

Baca Juga : KEWENANGAN MAHKAMAH KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 76/PUU-XII-2014 DAN PASCA DISAHKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (MUNA RIZKI, 2018)

Baca Juga : STUDI KASUS TERHADAP PUTUSANRNMAHKAMAH KONSTITUSI NOMORRN14/PUU-XI/2013 TENTANG PENGUJIANRNUNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008RNTENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDENRNDAN WAKIL PRESIDEN (Dian Ramadhani, 2014)

Baca Juga : PELANGGARAN KODE ETIK HAKIM KONSTITUSI DALAM PUTUSAN MK NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TENTANG BATAS USIA CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN (Alaya Azua Riskika, 2025)


    SERVICES DESK