KEWENANGAN MENTERI HUKUM DAN HAM DALAM MENCABUT PERATURAN MENTERI LAINRN(STUD…
Peraturan Menteri merupakan bagian dari sistem peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam praktik ketatanegaraan, Kewenangan pencabutan suatu peraturan melekat pada pejabat pembentuknya, atau pada pejabat yang secara sah diberi delegasi oleh peraturan yang lebih tinggi. Namun, fenomena yang tidak lazim terjadi ketika Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 T…
PENGARUH PEMASARAN ISLAMI DAN KEPERCAYAAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MUSLIM…
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pemasaran Islami dan Kepercayaan terhadap Loyalitas Pelanggan Muslim dengan Kepuasan Pelanggan Muslim sebagai variabel mediasi pada pelanggan Saudi Store Banda Aceh. Sampel yang digunakan pada penelitian ini berjumlah responden yang merupakan pelanggan Muslim Saudi Store Banda Aceh. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah Structural Equation Modelling (SEM) untuk mengetahui p…
PENGARUH WAKTU PEMBAKARAN TERHADAP SIFAT MEKANIS PASANGAN BATA MERAH NON-STANDAR
Bata merah masih menjadi pilihan utama masyarakat sebagai material dinding karena mudah diperoleh, memiliki harga terjangkau, serta memiliki kekuatan dan ketahanan yang baik terhadap cuaca maupun api, dengan kualitas yang dipengaruhi oleh lama waktu pembakaran. Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaruh variasi durasi pembakaran terhadap sifat mekanis bata merah, meliputi kuat tekan bata, kuat tekan pasangan bata, kuat geser pasangan bata, dan kuat tekan mortar. Bata merah berasal dari Gampon…
STUDI KOMPARATIF USIA MINIMUM UNTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI INDONES…
Indonesia dan Malaysia sama-sama telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child (CRC), namun keduanya menetapkan usia minimum pertanggungjawaban pidana (MACR) yang belum sepenuhnya selaras dengan standar internasional. Indonesia menetapkan MACR pada usia 12 tahun melalui UU SPPA, sedangkan Malaysia menetapkan MACR pada usia 10 tahun melalui Penal Code dengan sistem dua lapis berdasarkan doktrin doli incapax. General Comment No. 24 (2019) merekomendasikan MACR tidak lebih rendah dari…