PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENYELENGGARA JALAN YANG TIDAK MEMPERBAIKI J…
Pasal 273 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Setiap penyelenggara jalan yang tidak dengan segera dan patut memperbaiki jalan yang rusak yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) sehingga menimbulkan korban luka ringan dan/atau kerusakan kendaraan dan/atau barang dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah). Meskipun…
LICHEN DI ZONA LITORAL DAN TERESTRIAL KAWASAN PESISIR KECAMATAN LHOKNGA KABUP…
Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman hayati dan memiliki ekosistem pesisir dengan beragam rona lingkungan yang berbeda. Salah satu keanekaragaman hayati tersebut adalah lichen, yang merupakan organisme unik, sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, dan memiliki manfaat yang penting. Namun, informasi dan data mengenai spesies lichen, jenis talus, dan jenis substrat yang ditumbuhi lichen di lokasi penelitian masih minim, padahal informasi tersebut sangat diperlukan unt…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TAN…
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK MILIK _ ATAS TANAH DALAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN
UMUM
Rahmat Farhan1, Suhaimi2, Teuku Muttaqin Mansur3
ABSTRAK
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Republik Indonesia telah memberikan landasan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besamya untuk kemakmuran rakyat. Dasar hukum pengadaan tanah untuk kepentingan umum …