DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA PEMERASAN (S…
ABSTRAK
RIZKI NUR FADILA,
(2023) DISPARITAS PENJATUHAN SANKSI PENJARA KEPADA PELAKU TINDAK
PIDANA PEMERASAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 56) pp.,bibl.,tabl,app
(Nurhafifah, S.H, M.Hum)
Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa s…
TINDAK PIDANA PEMERASAN TERHADAP KENDARAAN DI PERBATASAN ACEH-SUMATERA UTARA …
ABSTRAK
Pasal 368 ayat (1) KUHP, “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan”. Berdasarkan observasi ditemukan beberapa praktik tindak pidana p…
MOBILITAS SOSIAL PEREMPUAN BURUH KOPI DI DESA DALING KECAMATAN BEBESEN KABUPA…
ABSTRAK
Aceh Tengah merupakan daerah penghasil kopi terbesar di Provinsi Aceh, di mana mayoritas masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor perkebunan. Di Desa Daling, Kecamatan Bebesen, perempuan memegang peranan vital dalam rantai produksi kopi, mulai dari tahap pengupasan, penyortiran, hingga pengolahan pascapanen. Keterlibatan aktif ini tidak hanya memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan keluarga, tetapi juga memicu dinamika baru dalam struktur sosial serta relasi gender…
