KONTRIBUSI POWER OTOT TUNGKAI DAN KESEIMBANGAN TERHADAP KETEPATAN SHOOTING PA…
KONTRIBUSI POWER OTOT TUNGKAI DAN KESEIMBANGAN TERHADAP KETEPATAN SHOOTING PADA PEMAIN
SEPAKBOLA TIM SSB ELANG BIRU
ABSTRAK
Permainan sepakbola pada dasarnya harus memiliki power otot tungkai dan keseimbangan agar menghasilkan ketepatan shooting yang baik. Ketepatan shooting merupakan teknik dasar yang harus dikuasai oleh seluruh pemain, teknik ini merupakan cara untuk menciptakan gol. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara power otot tungkai terhadap ketepatan shooting, hu…
PERANCANGAN HOTEL RESORT DI KOTA TAKENGON KABUPATEN ACEH TENGAH
Kabupaten Aceh Tengah, yang terletak di provinsi Aceh, merupakan destinasi wisata yang menarik dengan potensi besar untuk sektor pariwisata. Kota Takengon, sebagai ibu kota, dikenal dengan kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang beragam, seperti Danau Lut Tawar, Pantan Terong, serta festival budaya dan kuliner. Meskipun jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan signifikan hingga 80% dari tahun 2019 hingga 2022, fasilitas penginapan di Takengon masih terbatas dan kurang memadai untuk me…
PEMENUHAN HAK PILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 (ST…
Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mensyaratkan bahwa Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi aktif, dan menggunakan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Namun, pada kenyataan dilapangan kesempatan penyandang disabilitas dalam menyalurkan hak pilih dalam pelaksanaan pemilu. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran KIP dan Panwaslih dalam menjamin hak pilih, apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan, dan bagaimana upaya…
ANALYSIS ON THE COMMANDER'S RESPONSIBILITY FOR WAR CRIMES: THE NECESSITY FOR …
Konsep tanggung jawab komandan, sebagaimana diakui dalam hukum internasional, mengharuskan para komandan militer untuk bertanggung jawab atas kejahatan perang yang dilakukan oleh bawahan mereka jika mereka gagal mencegah atau menghukum tindakan tersebut. Namun, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan konsep ini karena belum meratifikasi Statuta Roma. Sistem hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc, menangani pelanggaran hak asasi man…