Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



HUBUNGAN TINGGI BADAN IBU, SOSIAL EKONOMI DAN ASUPAN SUMBER ZINC DENGAN KEJAD…

Muhammad Haris Ramadhan

Stunting merupakan status gizi dimasa lalu yang kurang baik akibat asupan gizi yang kurang, baik kualitas maupun kuantitas sehingga tinggi badan tidak sesuai dengan umur. Banyak faktor yang dapat menyebabkan stunting antara lain: defisiensi gizi makro dan mikro, genetik, sosial ekonomi, penyakit infeksi, pemberian Air Susu Ibu (ASI) ekslusif dan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR). Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan tinggi badan ibu, sosial ekonomi dan asupan sumber zinc dengan stunting …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSI NOMOR 56/PUU XIII/2015 DALAM PENGUJIAN…

Muhammad Ramadhan Nasution

MUHAMMAD RAMADHAN : NASUTION, 2016. ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 56/PUUXIII/2015 DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2002 TENTANG GRASI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN. Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (V,53) PP., bibl., app. (Prof. Dr. Husni Jalil., S.H., M.Hum) Unsur Pasal 11 ayat (1) dan (2) tidak mencerminkan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan kete…

PENGARUH SERVICE QUALITY TERHADAP SWITCHING BEHAVIOR DENGAN INNOVATION SEBAGA…

MUHAMMAD TAKBIR RAMADHANA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan dan inovasi terhadap perilaku beralih. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa pengguna kartu SIM (Subscriber Identity Module) Telkomsel di Universitas Syiah Kuala. Metode penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Proportional sampling digunakan sebagai teknik pengambilan sampel. Metode analisis Hierarchical Linear Modeling (HLM) digunakan sebagai …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTI…

Muhammad Ramadhan

Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoal…




    SERVICES DESK