STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITSI NOMOR 56/PUU XIII/2015 DALAM PENGUJIAN…
MUHAMMAD RAMADHAN :
NASUTION,
2016.
ABSTRAK
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 56/PUUXIII/2015
DALAM PENGUJIAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22
TAHUN 2002 TENTANG GRASI
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR
5 TAHUN 2010 TENTANG GRASI
YANG DIBERIKAN OLEH PRESIDEN.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V,53) PP., bibl., app.
(Prof. Dr. Husni Jalil., S.H., M.Hum)
Unsur Pasal 11 ayat (1) dan (2) tidak mencerminkan kepastian hukum
sehingga bertentangan dengan kete…
PENGARUH SERVICE QUALITY TERHADAP SWITCHING BEHAVIOR DENGAN INNOVATION SEBAGA…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari kualitas layanan
dan inovasi terhadap perilaku beralih. Sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah mahasiswa pengguna kartu SIM (Subscriber Identity Module)
Telkomsel di Universitas Syiah Kuala. Metode penelitian ini menggunakan
kuesioner sebagai instrumen penelitian. Proportional sampling digunakan sebagai
teknik pengambilan sampel. Metode analisis Hierarchical Linear Modeling
(HLM) digunakan sebagai …
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PEMBERIAN JAMINAN KES…
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Aceh mulai 01 Juni 2010 untuk mewujudkan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Aceh tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, jenis kelamin dan usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah dalam pemberian jaminan kesehatan Aceh di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Pemerintah Aceh tahun 2012. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif yang dilaksanakan pada bulan Juni-J…
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTI…
Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoal…
