REKAYASA KUALITAS CRUDE PALM OIL (CPO) DENGAN INTEGRASI METODE SIX SIGMA DAN …
PT. Perkebunan Nusantara-1 Unit PKS Cot Girek memiliki standar kualitas dalam pencapaian utilisasi produksi Crude Palm Oil (CPO). Standar mutu CPO yang menjadi parameter kualitas adalah kadar asam lemak bebas, kadar air dan kadar kotoran. Standar Mutu maksimal yang ditetapkan perusahaan adalah kadar asam lemak bebas 2,5-3,5 %, kadar air 0,15%, dan kadar kotoran 0,02% (PTPN-1 Unit PKS Cot Girek). Namun pada kenyataannya, dalam proses pengolahan masih ditemukan permasalahan yaitu mutu CPO yang …
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN PETANI PADI DI PROVINSI ACEH
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
kesejahteraan petani padi. Variabel yang digunakan adalah Nilai Tukar Petani
(NTP), Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP), Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB) dan kesejahteraan petani. Metode analisis data menggunakan
analisis regresi berganda dengan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara parsial untuk variabel NTP (X1), NTUP (X2) dan PDRB (X3)
berpengaruh secara signifikan terhadap kes…
ANALISIS KELA YAKAN USAHA JAMU PADA PT.TENAGA TANI FARMA BANDA ACEH
Muhammad Ikhsan, "ANALISIS KELAYAKAN USAHA JAMU PADA PT.TENAGA TANI FARMA BANDA ACEH. dibawah bimbingan Bapak Dr. Ir Fajni Jakfar, M.Sc scbagai pembimbing utama dan, Ibu Cut Faradilla, SP M.Si sebagai pembimbing kedua.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelayakan usaha jamu dengan menggunakan analisis finansial pada PT. Tenaga Tani Farma Banda Aceh Metode penelitian yang digunakan dalam penentuan lokasi adalah metode studi kasus (Cases Study) dengan menggunakan dat…
KONSTRUKSI NORMATIF KEWENANGAN WAKIL KEPALA DAERAH MENURUT UNDANG UNDANG NOMO…
ABSTRAK
Muhammad Ikhsan,
2020
Prof. Dr. Eddy Purnama, S.H., M.Hum.
UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh telah memberikan landasan normatif bagi kekuasaan pemerintah daerah yang memberi ruang bagi kehadiran jabatan wakil kepala daerah. Mengenai tugas dan wewenang wakil gubernur diatur pada Pasal 44 sedangkan tugas dan wewenang wakil bupati/wakil walikota diatur di dalam Pasal 45. Akan tetapi pengaturan tugas da…