PENERAPAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PE…
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Meskipun mengatur sanksi berat bagi pelaku, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi sering kali menimbulkan kontroversi…
PEMBARUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DAN ME…
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai langkah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Di dalamnya terdapat perubahan redaksi terkait pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental dan intelektual, namun apakah perubahan redaksi ini juga diikuti dengan perubahan makna. Selama ini, KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) hanya mengatur hal tersebut secara umum dalam Pasal 44, tanpa klasifikasi yang jelas terhadap kondisi psikologis…
ANALISIS STRUKTUR GERAK TARI RAPAI PLOK DI SANGGAR BAYEUN TEUREBANG GAMPONG T…
ABSTRAK
Muhammad Fahlevy (2025). Analisi Struktur Gerak Tari Rapai Plok di Sanggar Bayeun Teurebang Gampong Trueng Campli Kecamatan Geulumpang Baro Kabupaten Pidie. [Skripsi Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Dra. Tri Supadmi, M.Sn. dan Ismawan, S.Sn., M.Sn.
Tari Rapai Plok merupakan tari kreasi baru yang lahir dari pengembangan Tari Rapai Geurimpheng. Tari Rapai Plok muncul berkat inisiatif Muhammad Ali (Syeh Ali) di Gampong Trung Campli Kecamatan Geulumpang Baro Kabupaten Pidie, …
