FENOMENA MENGEMIS PADA LANSIA SEBAGAI PILIHAN DAN STRATEGI BERTAHAN HIDUP DI …
Penelitian ini mengkaji fenomena mengemis pada lansia sebagai pilihan sekaligus strategi bertahan hidup di wilayah perkotaan, dengan fokus pada pengemis lanjut usia di Kota Banda Aceh. Kajian ini penting karena aktivitas tersebut kerap dipahami secara stereotip dan normatif tanpa mempertimbangkan makna subjektif yang dibangun oleh para pelakunya. Tujuan penelitian adalah memahami bagaimana lansia memaknai praktik mengemis pada usia lanjut berdasarkan pengalaman hidup serta realitas sosial yan…
DISPARITAS PENJATUHAN HUKUMAN TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT …
Disparitas pemidanaan merupakan perbedaan penjatuhan hukuman oleh hakim dalam perkara pidana yang memiliki karakteristik serupa. Fenomena ini merupakan konsekuensi dari asas individualisasi pidana, namun sering menimbulkan perdebatan apabila perbedaannya terlalu mencolok karena dianggap mencederai keadilan dan kepastian hukum. Dalam perkara pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP, terdapat perbedaan hukuman antara Putusan No. 138/Pid.B/2024/PN Lsk dengan pidana enam b…
PERBANDINGAN ALGORITMA MACHINE LEARNING MULTI-MODEL DALAM DETEKSI DINI PENYAK…
Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK) adalah kondisi paru-paru jangka panjang yang memerlukan deteksi dini tanpa menggunakan metode invasif. Salah satu cara untuk mendeteksinya secara dini adalah dengan menganalisis senyawa kimia dalam napas seseorang yang disebut Volatile Organic Compounds (VOCs). Penelitian ini mengembangkan sistem untuk mengklasifikasikan PPOK menggunakan machine learning dan data VOCs dari sampel napas. Data dibagi menjadi 80% untuk melatih model dan 20% untuk pengujian.…
TINDAK PIDANA MEMILIKI BAGIAN – BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (SUATU P…
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan atas kepemilikan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, dimana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang dimaksud yang mengatur mengenai ancaman pidana, dengan maksimal pidana penjara selama 15 (lima) tahun. Meskipun sudah dilarang, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut di wilay…