PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI (SUATU PENELITIAN DI BADAN P…
ABSTRAK
Syarifah Intan Masthura, PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN SECARA MEDIASI (Suatu Penelitian di Badan Pertanahan Nasional Kota Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,54), pp., tabl., bibl.
(Dr. M. Adli S.H, M.CL.)
Mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan telah menjadi bagian penting dalam tugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Indonesia, khususnya di Kota Banda Aceh. Sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN …
PEMBARUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL DAN ME…
Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menandai langkah penting dalam pembaruan hukum pidana nasional. Di dalamnya terdapat perubahan redaksi terkait pertanggungjawaban penyandang disabilitas mental dan intelektual, namun apakah perubahan redaksi ini juga diikuti dengan perubahan makna. Selama ini, KUHP lama (UU No. 1 Tahun 1946) hanya mengatur hal tersebut secara umum dalam Pasal 44, tanpa klasifikasi yang jelas terhadap kondisi psikologis…
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUSAKAN ALAT ELEKTRONIK AKIBAT ARUS LISTRIK …
Pada Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ditegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Namun, dalam praktiknya, kewajiban tersebut belum berjalan optimal pada sektor kelistrikan, khususnya ketika terjadi kerusakan alat elektronik akibat arus listrik yang tidak stabil. Kasus di Kota Banda Aceh pa…
