TINDAK PIDANA MENGEDARKAN NARKOTIKA OLEH ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH KO…
ABSTRAK
Darul Ichsan,
2017
Dr. Dahlan, S.H., M.Hum.
Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.800.000.000,00 dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00. Namun di Wila…
ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI TERKAIT SENGKETA PENENTUAN HARGA GAS I…
ABSTRAK
RAGIALDI BIMA ICHSAN, ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MENGADILI TERKAIT SENGKETA PENENTUAN HARGA GAS INDUSTRI DARI KEGIATAN PENGANGKUTAN GAS MELALUI PIPA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 511 K/Pdt.Sus-KPPU/2018
Fakultas Hukum Unsiversitas Syiah Kuala
(vii,91), pp., bibl., app.
2020
RISMAWATI, S.H, M.Hum.
Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menjelaskan bahwasanya KPPU berwenang untuk melakukan p…
KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM PENERAPAN MANAJEMEN STRATEJIK PAD…
KOMPETENSI MANAJERIAL KEPALA SEKOLAH DALAM PENERAPAN
MANAJEMEN STRATEJIK PADA SMK NEGERI 1 JANTHO
DAN SMK NEGERI 1 AL-MUBARKEYA
KABUPATEN ACEH BESAR
Oleh : Ichsan
NPM : 1709200050028
Komisi Pembimbing:
1. Prof. Dr. Yusrizal, M. Pd.
2. Dr. Bahrun, M. Pd.
ABSTRAK
Kompetensi manajerial yang dimiliki kepala sekolah dalam mengimplementasikan manajemen stratejik sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan sekolah. Tujuan penel…
- Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
- Baca Selengkapnya
PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UN…
ABSTRAK
ICHSAN MAULANA, PEMBATALAN QANUN KOTA BANDA ACEH
2017 OLEH KEMENTERIAN DALAM NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,57), pp., bibl.
(Zahratul Idami, S.H., M,Hum.)
Pasal 251 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengatakan bahwa Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang le…