PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI…
Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Aceh. Dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian dan perlu harmonisasi antara kedua peraturan tersebut guna mewujudkan penegakan hukum dalam hal kekerasan seksual di Aceh yang lebih efektif.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum …
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENEBANGAN KAYU SECARA ILEGAL DI KABUPATEN ACEH…
Kabupaten Aceh Tengah memiliki kawasan hutan seluas 181.094 hektar atau 34.17% dari total luas wilayahnya, namun praktik penebangan kayu secara ilegal masih terus berlangsung di wilayah ini meskipun Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah mengatur sanksi pidana secara tegas bagi pelakunya.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penebangan kayu secara ilegal di Kabupaten Aceh…
RESILIENSI PELAKU UMKM BIDANG PERTANIAN TERHADAP KETERAMPILAN DAN ADOPSI DIGI…
Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah di Provinsi Aceh yang memiliki perkembangan UMKM yang cukup pesat, termasuk pada sektor pertanian. Perkembangan teknologi digital memberikan berbagai peluang bagi pelaku UMKM, seperti memperluas akses pasar, meningkatkan efisiensi usaha, dan memperkuat daya saing. Namun, pelaku UMKM bidang pertanian juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain perubahan kondisi pasar, persaingan usaha, fluktuasi harga, serta keterbatasan dalam keterampilan dan ad…
