PENERAPAN LOAD BALANCING METODE PCC PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN GA…
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh adalah instansi yang bergerak dalam pelayanan masyarakat dan desa. Pegawai maupun staff pada dinas ini menggunakan jaringan internet sebagai media pendukung dalam kegiatan mereka sehari-hari. Dikarenakan kebutuhan penggunaan internet yang tinggi, dinas ini menggunakan dua jalur internet dan memberikan alternatif yaitu membedakan satu jalur ISP untuk satu network range meski memiliki dua jalur koneksi. Hal ini menyebabkan pembebanan trafik jaringa…
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN…
ABSTRAK
ANUGRAH LAKSANA TOGI PULUNGAN, ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN (Studi Kasus Putusan NO.78/Pid.B/2013/PN.Surakarta)
2019
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vii, 69), pp., tabl., bibl.
Nursiti, S.H., M.Hum.
Surat Dakwaan sangat dibutuhkan karena dalam Surat Dakwaan berisi tentang unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaan harus membuat dengan sebaik-baiknya ya…
GAMBARAN HISTOLOGIS TIMUS ITIK TEGAL (ANAS JAVANICUS) PADA UMUR BERBEDA
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran histologis timus itik tegal (Anas javanicus) pada umur berbeda. Hewan yang digunakan adalah itik tegal (Anas javanicus) berumur 1 bulan, 2 bulan dan 3 bulan masing-masing sebanyak tiga ekor. Jaringan timus masing-masing hewan diambil dan diproses secara mikroteknik dengan pewarnaan hemaktosilin-eosin (HE), kemudian diamati di bawah mikroskop cahaya. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan struktur timus dari ketiga umur tersebut. Ketebalan ko…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CA…
ABSTRAK
YANGKANA ANUGRAH ICHWAN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA
2014 SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 50) pp,. tabl,. bibl.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang menawarkan, atau menjual produk yang seolah olah tidak memiliki cacat tersembunyi, namun pada prakteknya dilapan…