PENJATUHAN PIDANA DENDA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH PENGADILA…
Pasal 10 KUHP menentukan pidana denda merupakan salah satu bagian dari pidana pokok yang dapat digunakan penjatuhan pidananya dengan alternatif. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, undang-Undang ini menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Ketentuan mengenai penerapan penjatuhan pidana denda terhadap setiap pelanggar lalu lintas secara jelas telah diatur dalam undang-undang tersebut yang menerapkan sanksi pidana yang lebih berat. …
KERAGAAN NITROGEN DAN T-PHOSFAT PADA PEMANFAATAN LIMBAH BUDIDAYA IKAN LELE (C…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa seberapa besar peranan ikan peres dan tanaman kangkung sebagai komoditas tambahan yang dapat menurunkan kadar Nitrogen dan T-Phosfat yang berasal dari limbah budidaya ikan lele, untuk menganalisa parameter kualitas air pendukung pada wadah ikan peres, ikan lele dan wadah pemeliharaan tanaman kangkung serta untuk menganalisa kelangsungan hidup dan biomassa ikan peres, ikan lele dan tanaman kangkung. Penelitian i…
TINGKAT KEPUASAN PASIEN TERHADAP WARNA GIGI TIRUAN CEKAT PADA RUMAH SAKIT GIG…
ABSTRAK
Nama : Afrian Syah Putra
Fakultas : Kedokteran Gigi
Program Studi : Pendidikan Dokter Gigi
Judul : Tingkat Kepuasan Pasien Terhadap Warna Gigi Tiruan Cekat pada Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Syiah Kuala
Kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan gigi adalah perbandingan antara persepsinya terhadap pelayanan yang diterima dengan harapannya sebelum mendapatkan pelayanan. Apabila harapannya terpenuhi, berarti pelayanan tersebut telah memberikan suatu kualitas yang…
PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGULANGAN BENCANADAERAH DI DESA SEREMPAH KECAMAT…
ABSTRAK
SAFRIANSYAH, PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PENANGULANGAN BENCANA DAERAH DI DESA
2015 SEREMPAH KECAMATAN KETOL KABUPATEN ACEH TENGAH DALAM PENANGULANGAN GEMPA BUMI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.
(v,60 ), pp.,tab., bibl.
(ZAHRATUL IDAMI, S.H., M.Hum)
Pasal 16 ayat 3 Qanun No.5 Tahun 2010 menunjukkan bahwa dalam tahap pasca bencana pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban masih menjadi kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakannya.…
