TINDAK PIDANA MEMILIKI BAGIAN – BAGIAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (SUATU P…
Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 mengatur mengenai larangan atas kepemilikan bagian-bagian tubuh satwa liar yang dilindungi, dimana terhadap pelanggaran pasal tersebut diatur dalam Pasal 40A ayat (1) huruf e Undang-Undang dimaksud yang mengatur mengenai ancaman pidana, dengan maksimal pidana penjara selama 15 (lima) tahun. Meskipun sudah dilarang, pemberian sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut di wilay…
PENYERTAAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (SUATU PENELITIAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD ZULIAN HEIKAL (2023) PENYERTAAN PEMERASAN DENGAN ANCAMAN KEKERASAN (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe)
Fakultas Hukum Universitas Syiah kuala
(vi, 53) pp.,bibl.tabl.
M. Iqbal, S.H., M.H.
Pasal 368 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau …
ANALISIS SENSITIVITAS DAN SPESIFISITAS FECAL SECONDARY BILE ACID, CARCINOEMBR…
Kanker kolorektal masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama, sementara metode skrining noninvasif yang akurat dan terjangkau masih terbatas. Fecal secondary bile acid, khususnya deoxycholic acid (DCA) dan lithocholic acid (LCA), berpotensi menjadi penanda biologis kanker kolorektal, termasuk bila dikombinasikan dengan carcinoembryonic antigen (CEA). Penelitian ini bertujuan menganalisis sensitivitas dan spesifisitas DCA feses, LCA feses, CEA serum, serta kombinasinya sebagai penanda bi…
PENGARUH TEKNOLOGI DEOXYRIBONUCLEID ACID (DNA) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA T…
to englishMUHAMMAD HAIKAL, 2026
PENGARUH TEKNOLOGI DEOXYRIBONUCLEID ACID (DNA) DALAM PEMBUKTIAN PERKARA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Penelitian Wilayah Hukum Kepolisisan DaerahAceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii,53) pp 46., tabl., bibl.
(Dr. Mukhlis., S.H., M.Hum.)
Berdasarkan ketentuan Pasal 183 dan 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pembuktian pidana harus dilakukan dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim. Penggunaan …
PELAKSANAAN PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMILAHAN OLEH PEMERINTAH KOTA BANDA AC…
Berdasarkan Pasal 12 huruf a dan Pasal 13 ayat (4) Qanun Kota Banda Aceh
Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah Kota Banda
melakukan penanganan sampah secara terpilah dengan menyedikan wadah tempat
pembuangan sampah terpilah sesuai dengan peruntukan pada tempat pembuangan
sampah sementara. Namun, dalam kenyataannya Pemerintah Kota Banda Aceh
belum menyediakan tempat pembuangan sampah secara terpilah di tempat
pembuangan sementara yang berdampak pada terjadinya p…
