PELAKSANAAN MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALARNDESA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI…
ABSTRAK
Pengelolaan keuangan desa menuntut kepemimpinan kepala desa yang transparan
dan akuntabel. Di Gampong Paloh Teungoh, Kecamatan Keumala, Kabupaten
Pidie, transparansi pengelolaan Dana Desa masih minim implementasinya,
ditandai oleh terbatasnya keterlibatan masyarakat dalam musyawarah desa,
minimnya publikasi
informasi anggaran, dan
lemahnya mekanisme
pertanggungjawaban kepada publik. Kondisi ini diperparah oleh baru dilantiknya
Keuchik definitif pada Januari 2026, sehingg…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Politik - Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh - 2026
- Baca Selengkapnya
MODEL KLASIFIKASI ARITMIA BERDASARKAN CITRA ELECTROCARDIOGRAM BERBASIS DEEP L…
Electrocardiogram ECG merupakan alat yang umum digunakan dalam dunia medis untuk mendiagnosis berbagai gangguan irama jantung. Namun, analisis citra ECG secara manual memerlukan keahlian khusus dan waktu yang cukup lama, sehingga sangat dibutuhkan sistem otomatis yang mampu memproses dan mengklasifikasikan citra ECG secara efektif.
Sistem yang dikembangkan dalam penelitian ini memanfaatkan dua teknik utama: ekstraksi fitur dan deep learning. Pertama, proses ekstraksi fitur digunakan untuk me…
PENGARUH PSYCHOLOGICAL CAPITAL DAN PERSON-ORGANIZATION FIT TERHADAP KESIAPAN …
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh psychological capital dan person-organization fit terhadap kesiapan karyawan menghadapi perubahan dengan leader-member exchange sebagai variabel mediasi pada karyawan PT. PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan sampel sebanyak 267 responden yang dipilih menggunakan teknik simple random sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner berskala Likert dan dianalisis menggunakan …
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTARNTANAH TERHADAP PEMBUATAN AKTA JUALRNBELI…
TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP
PEMBUATAN AKTA JUAL BELI YANG TIDAK DIBACAKAN/DIJELASKAN
ISINYA KEPADA PARA PIHAK
ABSTRAK
Yuni Meldifa*
1
Sanusi**
2
Novi Sri Wahyuni***
3
Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2016 tentang Pejabat Pembuat
Akta Tanah (selanjutnya ditulis PP PPAT) menyatakan bahwa “Akta Pejabat Pembuat
Akta Tanah (selanjutnya ditulis PPAT) harus dibacaka…