Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBERIAN ABOLISI TERHADAP TERPIDANA TERKAIT DENGAN…

Sayed Nafiz Muammar

Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan atribusi yang jelas kepada Presiden untuk dapat memberikan abolisi terhadap kasus yang dikehendakinya dengan memerhatikan pertimbangan DPR. Dalam aturan tersebut memang tidak disebutkan untuk tindak pidana apa yang dapat diberikan abolisi, akan tetapi umumnya pemberian abolisi ditujukan terhadap tindak pidana yang erat kaitannya dengan politik. Tujuannya untuk meredam konflik d…

EKSISTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS SETELAH LAHIRNY…

SAYED NAFIZ MUAMMAR

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan dan akan berlaku pada Januari 2026 ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu hal yang menjadi masalah adalah masuknya tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Padahal sebelumnya tindak pidana khusus diatur dalam perundang-undangannya tersendiri. Hal ini menjadi persoalan bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi sebagai tindak tindak pidana khusus dan dampak yang ditimbulkan nan…


    SERVICES DESK