Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGGUNAAN SAKSI MAHKOTA DALAM PERSIDANGAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (SEB…

Cut Dinda Kaamila Shahnaz

Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Penggunaan seorang saksi menjadi kunci dalam mengungkap perkara pidana yang terjadi. Begitu pula hal nya dengan saksi mahkota. Saksi mahkota adalah seorang terdakwa yang dijadikan saksi bagi terdakwa lainnya yang terlibat dalam perkara yang sama. Saksi mahkota tidak disebutkan secara eksplisit di dalam KUHAP, namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus…

ANALISIS SENTIMEN PUBLIK PASCA 20 TAHUN GEMPA DAN TSUNAMI ACEH MENGGUNAKAN I…

Azran

Gempa bumi berkekuatan 9,2 Skala Richter yang mengguncang Aceh pada 26 Desember 2004 dan diikuti oleh gelombang tsunami dahsyat menyebab lebih dari 173 ribu jiwa meninggal dunia. Kejadian ini, menimbulkan dampak sosial dan psikologis yang mendalam bagi masyarakat. Dua puluh tahun setelah peristiwa tersebut, perbincangan publik mengenai tragedi ini masih aktif di berbagai platform digital, terutama media sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen publik 20 tahun gempa da…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH PEG…

Rozatul Jannah

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menegaskan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangkanya. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PNS masih menghadapi berbagai kendala, khususnya di lingkungan Kepolisian Daerah Aceh. Hal ini menunjukkan perlunya kajian…

PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN BAGI HASIL TAMBAK UDANG VANNAMEI …

MUHAMMAD FAIYAD

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental di dalam hukum perjanjian yang berfungsi untuk menjamin pelaksanaan perjanjian dengan mengharuskan para pihak bertindak jujur, transparan serta tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan mitra perjanjian maupun pihak lain. Berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian haruslah dilaksanakan dengan berdasarkan pada asas itikad baik. Namun pada kenyataannya, tindakan para pihak khususnya pemilik dan penggarap…

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK TERHADAP NARAPIDANA PENYANDANG DISABILITAS (SUATU …

DAFA AULIA FADILAH

Pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas merupakan bagian penting dalam sistem pemasyarakatan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, kemanusiaan, dan non-diskriminasi. Narapidana penyandang disabilitas memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan narapidana pada umumnya sehingga memerlukan perlakuan dan fasilitas yang sesuai selama menjalani masa pemidanaan. Meskipun Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin perlindungan dan memberikan hak khusus b…

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN PROBLEM BASED LEARNING DENGAN PENDEKATAN KETERAMP…

MAHDALENA

ABSTRAK Mahdalena. (2025). Pengaruh Model Pembelajaran Problem Based Learning dengan Pendekatan Ketrampilan Proses Sains dalam Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMPN 4 Banda Aceh. Skripsi, Keguruan dan Ilmu Pedidikan, Universitas Syiah Kuala. Dibawah bimbinga Drs. Elmi Mahzum, MIT, dan Dra. Elisa, M.Si. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) yang dipadukan dengan pendekatan keterampilan proses sains terhadap kemamp…

ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN PETANI KARET POLA PIR DAN SRDP DIKABUPATEN IND…

Afrizal

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan petani karet pola PIR dan SRDP (2) untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan nyata antara pendapatan petani karet peserta PIR dengan SRDP. Untuk mencapai tujuan tersebut digunakan ukuran sampel sebanyak 100 petani yang dialokasikan sama rata (50 responden petani peserta PIR dan 50 responden petani SRDP), penentuannya menggunakan …

DAMPAK PENERAPAN GOOD AGRICULTURE PRACTICES TERHADAP PENDAPATAN PETANI CABAI …

MHD. RIDO ALFRIAN

Pertanian, sebagai sektor vital dalam perekonomian Indonesia, menghadapi tantangan besar dalam mencapai keberlanjutan produksi yang ramah lingkungan dan aman bagi konsumen. Dalam hal ini, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) menjadi salah satu solusi yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas hasil pertanian, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan Good Agricultural Practices (GAP) terhadap pendapatan pe…

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI DIVERSIFIKASI SUMBER PENDAPATAN RUMA…

HAIKAL FALAQI

Kabupaten Aceh Besar, khususnya Kecamatan Indrapuri, merupakan sentra produksi padi yang berkontribusi besar terhadap pasokan beras di Provinsi Aceh. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, luas panen dan produksi padi di wilayah ini mengalami penurunan signifikan. Data BPS Aceh Besar (2024) menunjukkan bahwa luas panen di Indrapuri menurun dari 5.595 hektar pada 2020 menjadi 4.052 hektar pada 2023, sehingga berdampak pada penurunan total produksi. Tren penurunan luas panen dan produksi padi di…

KONSTRUKSI NORMATIF SISTEM MULTIPARTAI INDONESIA MERUSAK KESEIMBANGAN BERDEMO…

Arjuna Syahputra

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara konstruksi normatif sistem multipartai di Indonesia dengan praktik demokrasi yang seimbang dalam perspektif demokrasi Pancasila. Meskipun sistem multipartai memiliki legitimasi konstitusional sebagai perwujudan kedaulatan rakyat yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 dan kebebasan berserikat yang dijamin dalam Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945, dalam praktiknya justru menimbulkan fragmentasi politik, koal…


    SERVICES DESK