KEABSAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA KEHADIRAN PEMBINA
KEABSAHAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN TANPA
KEHADIRAN PEMBINA
Iman Jauhari
Eva Juliana
Siti Rahmah
ABSTRAK
Undang-Undang Yayasan mengatur bahwa perubahan anggaran dasar
yayasan hanya dapat dilakukan oleh pembina melalui rapat pembina yang sah dan
harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, terdapat beberapa
kasus perubahan anggaran dasar yang dilakukan tanpa kehadiran pembina,
sehingga kondisi ini dapat menimbulkan permasalahan dala…
PENYALAHGUNAAN KEADAAN PADA KONTRAK SEWA TOKO YANG BELUM JATUH TEMPORN(SUATU …
Berdasarkan ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Pada praktiknya di Kecamatan Samalanga, Kabupaten Bireuen, masih ditemukan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak sewa-menyewa toko, yang mengarah pada praktik penyalahgunaan keadaan oleh pemilik toko terhadap penyewa.
Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan bent…
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN HAK KUNJUNGAN BIOLOGIS BAGI NARAPID…
Pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta standar internasional Nelson Mandela Rules yang menekankan pemenuhan kebutuhan fisiologis dan perlindungan martabat manusia. Secara normatif, narapidana seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya tetap dilindungi oleh negara berdasarkan paradigma pemasyarakatan yang humanis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan menegaskan kewajiban pemberian perlakuan ya…