ANALISIS YURIDIS TERHADAP UNSUR KERUGIAN PEREKONOMIAN NEGARA DALAM PASAL 2 AY…
ABSTRAK
Ketidakjelasan konsep unsur kerugian perekonomian negara dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor), hingga kini belum memiliki definisi normatif maupun lembaga resmi yang berwenang menetapkannya. Ketidakpastian tersebut menimbulkan problem yuridis dalam praktik penegakan hukum, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang mengubah kualifikasi delik korupsi menjadi delik materiil, sehingga pembuktian uns…
ANALISIS PERBEDAAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE ANTARA PERUSAHAAN YANG TID…
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah mekanisme Corporate Governance (CG) antara perusahaan yang tidak dan mergalami tekanan keuangan berpengaruh terhadap kualitas laba pada perusaihaan perbankan publik yang terdattar di Bursa Efes Jakarta
Pemilihan sampel dilakukan dengan memggunakan metode purposive sampling terhadap seluruh perusahaan perbank.an publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta periode (2002 - 2005). Berdas…
PERKAWINAN BEDA AGAMA YANG DILAKUKAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG…
ABSTRAK
Perkawinan beda agama bukan hal yang baru di Indonesia, meskipun Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang perkawinan yang calon suami atau calon istrinya yang memeluk agama yang berbeda. Sementara seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak membolehkan adanya perkawinan yang dilakukan jika kedua calon berbeda agama.
Dalam hal ini telah terjadi kekosongan hukum bagi pihak yang ingin melakukan perkawinan. Beberapa cara yang dilakukan sebagai alternatif aga…
