Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL DALAM PERSPEKTIF …

Sulasnawan

Negara Republik Indonesia sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya terdiri dari sekitar 17.504 pulau. Luas perairan laut mencapai 6.400.00 km2 Panjang garis pantainya 108.00 km2. Aceh merupakan daerah yang rawan terjadi praktek Illegal Fishing, dengan panjang garis pantai 2.666,27 km. sedangkan luas perairannya 295.370 km persegi. Potensi lestari diperkirakan mencapai 2721,7 ribu ton/tahun. Maka praktik Illegal Fishing yang dilakukan kapal…

PENERAPAN PIDANA SUBSIDAIR TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TAN…

REZKY KURNIAWAN

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan) menjelaskan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau laut lepas wajib memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI). Selanjutnya Di dalam Pasal 93 disebutkan setiap …

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHAN PELEDAK (SUATU PENELI…

KARMINSYAH

ABSTRAK KARMINSYAH, 2023 TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN DENGAN BAHAN PELEDAK (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sinabang) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala vi,52 (pp.,tabl.,bibl) Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan menyebutkan, bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan denga…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUK…

DALILLA NADIFA

Pasal 93 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam)…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN PUKAT HARIMAU YANG MENGAKIBATKAN R…

Destri Pitriyana

Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. menjelaskan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.0…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN MENGGUNAKAN A…

Pada Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan diatur bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling la…

PENGARUH ACADEMIC EVALUATION JUSTICE DAN KEPRIBADIAN PROAKTIF TERHADAP ACADEM…

Vivi Padila

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis “pengaruh Academic Evaluation Justice dan kepribadian proaktif terhadap Academic Performance yang dimediasi oleh Learning Motivation pada mahasiswa PSDKU Gayo Lues. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan kuantitatif. Pengumpulan data diperoleh dari kuesioner dengan jumlah responden dalam penelitian ini adalah 100 responden. Kemudian diuji dengan pengujian Structural Equation Model (SEM) dengan program SmartPLS 4. Peneliti…

PENGARUH TRANSPARANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TEKNOLOGI INFORMASI …

Agita Nursalasatun

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, sistem pengendalian internal dan teknologi informasi terhadap efisiensi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi, Sitem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi pengelolaan APBD. Selain itu, teknologi …

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEPEMIMPINAN KEUCHIK DI GAMPONG SITI AMBIA KECAM…

Doni Satria

ABSTRAK Gaya kepemimpinan merupakan sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran organisasi tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan sering diterapkan oleh seorang pemimpin, seperti member perintah, member tugas, menegakkan disiplin, memberi teguran, berkomunikasi dan sebagainya. Keuchik merupakan kepala pemerintahan di tingkat desa diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan baik dalam memberikan pelayanan terhadap ma…

TATA CARA PEMILIHAN KEUCHIK DI KECAMATAN LHOKNGA

Chahya Dinar Keumala

Penyelenggaraan demokrasi yang baik ialah meliputi setiap aspek kehidupan bemegara, baik dalam menjalankan roda pemerintahan hingga pelaksanaan pemilihan pemimpin. Pemilihan pemimpin, baik pada tingkatan pemimpin negara hingga pemimpin gampong (Keuchik) Di Aceh, harus berpedoman pada asas-asas demokrasi, hal ini untuk menciptakan suatu sistem pemerintahan yang baik pada setiap tingkatan. Dalam pelaksanaan asas-asas demokrasi pada pernilihan keuchlk di gampong-ga…


    SERVICES DESK