Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH KOMUNIKASI DAN PENGENDALIAN INTERN DALAM ORGANISASI PENDIDIKAN TERHA…

SURAYYA HASNI

Komunikasi dan pengendalian intern dalam organisasi pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam rneningkatkan produktivitas. Komunikasi yang baik dan pengendalian intern di sekolah akan memberikan arahan dan semangat kerja setiap personel terutama guru untuk meningkatkan produktivitas kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (I) komunikasi; (2) pengendalian intern; (3) komunikasi dan pengendalian intern terhadap produktivitas guru. Hipote…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK ( SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Arisna

ABSTRAK . PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Darussalam – Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v. 64.) pp., tabl., bibl. NURHAFIFAH, S.H., M.HUM Tindak pidana pencemaran nama baik yang terjadi di Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar diselesaikan melalui Hukum Adat berdasarkan Pasal 13 Ayat (1) Huruf (q) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dengan melibatk…

HUBUNGAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL MAHASISWA GEOGRAFI PROGRAM KAMPUS…

RAHMAT BADAWI

Rahmat Badawi (2025). Hubungan Kemampuan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Geografi Program Kampus Mengajar USK Unggul Dan Motivasi Belajar Siswa Dengan Hasil Belajar Siswa SMA Di Kabupaten Aceh Besar. [Skripsi. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Fitriani Yulianti, S.P., S.Pd., M. Pd dan Dr. Syahrul Ridha, S.Pd., M.Pd. Komunikasi yang dilakukan dengan baik memiliki dampak yang positif dalam proses pembelajaran disekolah untuk meningkatkan motivasi belajar. Motivasi belajar pesert…

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI APLIKASI TIKTOK (S…

RISMA YULIA PUTRI

Media sosial telah menjadi ruang interaksi publik yang rentan disalahgunakan untuk melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta dalam Pasal 27A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, namun di Kepolisian Daerah Aceh masih ditemukan kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial TikTok. Penelitian ini bertu…

EFEK ANTIHIPERGLIKEMIK EKSTRAK DAUN SALAM (SYZYGIUM POLYANTHUM) TERHADAP KADA…

NAUFAL FALAH LUBIS

Diabetes melitus (DM) merupakan masalah kesehatan global dengan prevalensi yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan prevalensi DM salah satunya dipengaruhi oleh keterbatasan dalam terapi konvensional, seperti efek samping obat, tingginya biaya, serta keterbatasan akses layanan kesehatan, mendorong sebagian masyarakat beralih atau menambahkan terapi komplementer sebagai alternatif yang lebih terjangkau dan mudah diperoleh. Salah satu terapi komplementer yang berpotensi adalah pemanfaa…

PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN KONDISI FINANSIAL PELAKU UMKM TERHADAP PEMISAH…

Murhamah

UMKM agribisnis memiliki peran penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak pelaku UMKM masih menghadapi berbagai kendala dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam hal pemisahan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Ketidakmampuan memisahkan kedua jenis keuangan ini dapat menyebabkan ketidakteraturan pencatatan, kesalahan pengambilan keputusan finansial, dan rendahnya keberlanjutan usaha. Penelitia…

TINDAK PIDANA PENGGUNAAN BAHAN PELEDAK DALAM PENANGKAPAN IKAN (SUATU PENELITI…

Muhammad Haris

ABSTRAK Muhammad Haris, 2017 Mahfud, S.H., LLM. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menjelaskan “Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KA…

Ir. SULASNAWAN

ABSTRAK SULASNAWAN, PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL OLEH KAPAL IKAN ASING/ILLEGAL FISHING (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara Kepolisian Daerah Aceh)” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v, 82), pp., tabl., bibl. MUKHLIS, S.H., M.Hum. Pasal 92 sampai dengan Pasal 94 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang mengatur ancaman sanksi pidana bagi pelaku pencurian ikan …

TINDAK PIDANA TERHADAP USAHA PERIKANAN DI BIDANG PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK …

Arif Setiawan

Abstrak Arif Setiawan, (2018) Tindak Pidana Terhadap Usaha Perikanan Di Bidang Penangkapan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) (Suatu Penelitian Di Satpol Air Polres Aceh Timur) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H, M.H Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur setiap orang yang melakukan usaha…

TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN KAPAL PENGANGKU…

Muhammad Faqih

Abstrak Muhammad Faqih, (2019) Tindak Pidana Pengangkutan Ikan Yang Tidak Memiliki Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) (Suatu Penelitian di Satuan Polisi Perairan Polres Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63) pp.,bibl.,tabl. M. Iqbal , S.H, M.H Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Setiap orang yang memi…


    SERVICES DESK