PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA Y…
ABSTRAK
Finny Oktari Harahap, PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PRODUK TELEMATIKA DAN ELEKTRONIKA YANG TIDAK DISERTAI PETUNJUK PENGGUNAAN DALAM BAHASA INDONESIA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 71) pp,. tabl., bibl,.app.
T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.
Pasal 8 ayat (1) huruf j Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan ba…
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTOD…
ABSTRAK
Ratu Nur Annisa, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TUKANG GIGI YANG MELAYANI JASA LAYANAN ORTODONTI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(V, 72). pp., bibl., tabl., app.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H.)
Ketentuan mengenai kewajiban tukang gigi memiliki izin dan tidak bekerja melampaui batas kewenangannya dal am menjalankan praktik telah diatur dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Terhadap delik tersebut diancam…
PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG P…
ABSTRAK
NURHUSNINA A,
2015 PENERAPAN KETENTUAN PIDANA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1961 TENTANG PENGUMPULAN UANG TANPA IZIN DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Unsyiah
(v,57)pp,tbl.bibl
Tarmizi, SH. M.Hum.
Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang mengatur dalam hal setiap melakukan pengumpulan uang harus mempunya izin dari pejabat yang berwenang. Melakukan pengumpulan uang dengan tanpa izin maka dapat dikenakan sanksi pidana sebagaiman…
PENERAPAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN ALIRAN SESAT DI KOTA BANDA ACEH
Pasal 1 Undang-Undang PNPS Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama dan Pasal 156 a huruf (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada intinya merupakan aturan mengenai perbuatan pidana terhadap agama dan sanksi pidana terhadap perbuatan tersebut. Di Aceh sendiri terdapat Qanun Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Kenyataannya penerapan tindak pidana terhadap suatu aliran yang dianggap sesat masih menjadi…
PENALISASI TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM’ATRN(SUATU PENEL…
ABSTRAK
MUZI ALFURQAN,
2015 PENALISASI TERHADAP LAKI-LAKI YANG MENINGGALKAN SHALAT JUM’AT (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)
(v,62)pp,bibl.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Nursiti, S.H., M. Hum.
Pasal 8 ayat (1) Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam menyebutkan bahwa setiap orang Islam yang tidak mempunyai uzur syar’i wajib menunaikan Shalat Jum’at. Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 21 ayat (1) yaitu, ba…
UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YAN…
ABSTRAK
MUHAMMAD NURUL FAJRI,
2015 UPAYA PENYELESAIAN PENGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DIPROSES PADA PERADILAN ADAT GAMPONG (Suatu Penelitian Di Kabupaten Pidie)
(v,58)pp,tabl,bibl,app
Fakultas Hukum Unsyiah
(Nursiti. S.H, M.Hum.)
Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat menegaskan bahwa ada 18 perkara yang diselesaikan pada peradilan adat gampong. Banyak orang mendifinisikan perselisihan dalam rumah tangga sama dengan kekera…
PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH DAN UPAYA PEN…
ABSTRAK
MAWADDAH UTARI,
2015 PERMASALAHAN DALAM PELAKSANAAN PIDANA CAMBUK DI KOTA BANDA ACEH DAN UPAYA PENYELESAIANNYA
Fakultas Hukum Unsyiah
(vi,62)pp,app.tabl.bibl
Dr.Mohd.Din, S.H., M.H.
Peraturan Gebernur Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Penunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat cambuk yang kemudian diganti dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang diantaranya mengatur tentang dalam hal pelaksanaan pidana cambuk harus menggunakan pakaian yang disediakan, pelaksana…
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA OLEH LEMBAGA ADAT GAMPONG DI LUAR KETENTUAN QANUN…
ABSTRAK
MAULARIDHA.
2015
Qanun Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat dalam Pasal 13 membatasi kewenangan lembaga adat gampong hanya menyelesaikan perkara pidana ringan diantaranya Perselisihan dalam Rumah Tangga, Sengketa faraidh, Perselisihan antar Warga, Khalwat (mesum), Pencurian dalam Rumah Tangga, Perselisihan harta sehareukat, Pencurian Ringan, Pencurian ternak, perselisihan adat mengenai hutan, pertanian dan ternak, pembakaran hut…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014 T…
ABSTRAK
BAIHAQI, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XII/2014
2015 TENTANG PERSELISIHAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2014.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,56), pp., bibl.
Zainal Abidin, S.H., M.Si.
Dalam Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersi…
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN QANUN NOMOR 19 TAHUN 2013 TEN…
PUTRI MARZA ADILLA,
2015
ABSTRAK
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PEMBENTUKAN QANUN NOMOR
19 TAHUN 2013 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v 61), pp., tabl., bibl.
(Dr. EFENDI, S.H., M. Si)
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, Pasal 96 mengatur tentang partisipasi masyarakat, yaitu masyarakat berhak memberikan masukan secara l…
