KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PEMBERIAN HAK KUNJUNGAN BIOLOGIS BAGI NARAPID…
Pada Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang HAM, Undang-Undang Pemasyarakatan, serta standar internasional Nelson Mandela Rules yang menekankan pemenuhan kebutuhan fisiologis dan perlindungan martabat manusia. Secara normatif, narapidana seharusnya diperlakukan sebagai subjek hukum yang hak-hak dasarnya tetap dilindungi oleh negara berdasarkan paradigma pemasyarakatan yang humanis. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasyarakatan menegaskan kewajiban pemberian perlakuan ya…
IMPLEMENTASI E-LKPD INTERAKTIF BERBASIS SCAFFOLDING UNTUK MENINGKATKAN KETERA…
Keterampilan kolaborasi dan keterampilan proses sains (KPS) merupakan kompetensi penting dalam pembelajaran IPA, namun belum berkembang secara optimal karena penggunaan bahan ajar yang kurang mendukung pembelajaran aktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi E-LKPD interaktif berbasis scaffolding terhadap keterampilan kolaborasi dan KPS peserta didik pada materi Energi. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu dengan desain Nonequivalent Control Group Des…
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN YANG TIDAK …
TANGGUNG JAWAB NOTARIS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN
DASAR YAYASAN YANG TIDAK MEMENUHI KUORUM RAPAT PEMBINA
Syawal Hilmi
Yanis Rinaldi
*
Novi Sri Wahyuni
**
***
ABSTRAK
Secara yuridis, Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001
tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2004, secara tegas mengharuskan setiap perubahan Anggaran Dasar yayasan diputuskan
melalui rapat Pembina yang sah dengan syarat kuorum kehadiran minimal…