Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN PERALATAN KESEHATAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK…

Maghfirah Pancari Fadillah

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahum dan…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELITIAN DI …

Audina Diansha

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa “ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 ( empat ) tahun dan paling lama 20 ( dua pul…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA PERBANKAN T…

Rahmat Fajri

ABSTRAK Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU- XIV/2016 yang kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui Pasal 603 dan Pasal 604, mensyaratkan adanya kerugian keuangan negara yang telah nyata (actual loss), bukan potensi kerugian (po…

CARBON MANAGEMENT ACCOUNTING AND SUSTAINABILITY STRATEGY: THE CASE OF ESG RAT…

RIDHO ALFITRAH

Studi ini mengkaji hubungan antara strategi keberlanjutan dan Akuntansi Manajemen Karbon (CMA) pada perusahaan berperingkat ESG yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan teori kontingensi, penelitian ini menganalisis keselarasan antara strategi keberlanjutan dengan desain dan penggunaan CMA. Menggunakan pendekatan studi beberapa kasus kualitatif, penelitian ini menganalisis keberlanjutan dan laporan tahunan dari 86 perusahaan selama 2023–2024 melalui analisis kon…

THE EFFECT OF ESG DISCLOSURE ON THE COST OF EQUITY WITH INVESTOR TRUST AS A M…

ALYA YUNITA RIANI

Penelitian ini menguji pengaruh pengungkapan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) terhadap biaya modal (cost of equity) dengan kepercayaan investor sebagai variabel mediasi pada perusahaan sektor industri dan kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan Partial Least Squares St…

THE EFFECT OF INFORMATION TECHNOLOGY INVESTMENT AND OPERATIONAL EFFICIENCY ON…

DILA RAHMAWATI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh investasi teknologi informasi dan efisiensi operasional terhadap nilai perusahaan dengan kinerja perusahaan sebagai variabel mediasi pada sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan 42 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020–2024. Teknik analisis yang digunakan adalah Partial Least Squares Structural E…

PROSEDUR VALIDASI DAN SINKRONISASI DATA BUKU TANAH OFFLINE KE DALAM APLIKASI …

Zhafirah Huwaina Rasyidin

Laporan Kerja Praktek (LKP) ini disusun berdasarkan kegiatan magang yang dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Kegiatan utama yang dilakukan selama periode magang adalah merekapitulasi berbagai berkas pertanahan untuk diajukan ke bagian pengarsipan. Fokus utama dari penulisan LKP ini adalah urgensi transisi sistem dari sertifikat fisik menuju digitalisasi. Sertifikat tanah berbasis kertas memiliki risiko tinggi terhadap pemalsuan oleh mafia tanah, pencurian, serta kerusakan akiba…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TA…

Safira Mahruzza

ABSTRAK Safira Mahruzza, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA FOTOGRAFI TERHADAP PENGGUNAAN SECARA KOMERSIAL TANPA IZIN PENCIPTA PADA MEDIA SOSIAL Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi. 77),pp., bibl. Prof. Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S., LL.M. Karya fotografi merupakan salah satu objek yang dilindungi oleh hak cipta, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 40 ayat (1) huruf k jo. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Namun, dalam praktiknya masih terdapa…

PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM

MUHAMMAD EVANDI PRATAMA

ABSTRAK Muhammad Evandi Pratama, 2023 PELANGGARAN HAK CIPTA KARYA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,57),pp.,tabl,bibl. Prof.Dr. Sanusi, S.H., M.L.I.S,, LL.M. Pasal 9 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa: “Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan”. Namun, dalam kenyataannya saat ini m…


    SERVICES DESK