Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN PEMBUATAN AKTA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUM…

BAHRUL FADLI

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mewajibkan pembebanan Jaminan Fidusia dibuat dengan Akta Jaminan Fidusia oleh notaris dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan pembacaan dan penandatanganan akta di hadapan para penghadap. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut berdasarkan Pasal 16 ayat (9) UU Jabatan Notaris mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian…

POTENSI ANTIBAKTERI DAN ANTIERITEMA EKSTRAK ETANOL CAMPURAN REMPAH UNTUK PENA…

SALSABILA

Jerawat adalah suatu kondisi dimana pori-pori tersumbat dan menyebabkan kantong nanah menjadi eritema yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Bakteri yang paling sering menginfeksi kulit dan menyebabkan eritema adalah Propionibacterium acnes (P. acnes). Penggunaan antibiotik untuk mengobati jerawat dapat mengakibatkan resistensi, sehingga diperlukan alternatif penyembuhan alami untuk mengobati infeksi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis zona hambat dan efektivitas ekstrak eta…

EKSPLORASI DAN IDENTIFIKASI KEANEKARAGAM HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK) DI RNS…

DARMAWAN

Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) merupakan seluruh hasil hutan hayati selain kayu yang berasal dari kawasan hutan dan memiliki nilai ekologis, sosial, serta ekonomi yang penting bagi kehidupan masyarakat. Pemanfaatan HHBK dapat menjadi alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengurangi fungsi utama kawasan hutan sebagai penyangga kehidupan. Kawasan Gunung Leuser di Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kawasan yang memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang tin…

PENGEMBANGAN LKPD BERBASIS PJBL-STEM MELALUI DESAIN BIODEGRADABLE FILM TERHAD…

SASMI JUITA

Sasmi Juita. (2026). Pengembangan LKPD Berbasis PjBL-STEM Melalui Desain Biodegradable film Terhadap Keterampilan Literasi Sains Peserta Didik Pada Materi Kimia Hijau. [Tesis. Universitas Syiah Kuala]. Dibawah bimbingan Prof. Dr. M. Hasan, M.Si dan Prof. Dr. Adlim, M.Sc. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan LKPD berbasis PjBL-STEM melalui desain Biodegradable film terhadap keterampilan literasi sains peserta didik pada materi kimia hijau. Pengembangan LKPD menggunakan model ADDIE (…

  • Fakultas Pasca Sarjana / Prodi Pendidikan IPA (S2), Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (SUATU PENELITIAN DI…

Muhammad Farhan Al Hafidz

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 6 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tindak pidana kekerasan seksual di Aceh. Dalam praktik penegakan hukumnya masih ditemukan berbagai kendala seperti kesulitan pembuktian dan perlu harmonisasi antara kedua peraturan tersebut guna mewujudkan penegakan hukum dalam hal kekerasan seksual di Aceh yang lebih efektif. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan penegakan hukum …

POTENSI BANJIR ROB DI KECAMATAN SAMATIGA, KABUPATEN ACEH BARAT

Banjir rob merupakan bencana pesisir yang terjadi akibat pasang air laut sehingga menyebabkan genangan pada wilayah daratan. Wilayah pesisir Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat merupakan salah satu kawasan yang berpotensi mengalami banjir rob akibat karakteristik fisik wilayahnya. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan dan menganalisis tingkat potensi banjir rob di wilayah pesisir Kecamatan Samatiga menggunakan analisis spasial berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Metode yang dig…

  • Fakultas Kelautan dan Perikanan / Prodi Ilmu Kelautan (S1), Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN LEGISLASI SYARIAT ISLAM PEMERINTAHAN ACEH DALAM SISTEM NEGARA KESA…

Ihdi Karim Makinara

Pemberian kewenangan legislasi syariat Islam kepada Pemerintahan Aceh merupakan pengakuan atas kekhususan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan itu bersumber pada kerangka konstitusional pemerintahan daerah bersifat khusus dan penormaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam praktik, pengisian kewenangan melalui Qanun menimbulkan persoalan bukan terutama pada ada-tidaknya dasar berwenang, melainkan pada batas konstitusional materi…

  • Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

UJI AKTIVITAS ANTIBAKTERI EKSTRAK ETANOL DAUN, BUNGA, DAN KULIT BATANG CEMPAK…

KHAIRUN NISA

Jerawat merupakan penyakit kulit yang sering disebabkan oleh bakteri Staphylococcus epidermidis dan Propionibacterium acnes. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat menyebabkan resistensi bakteri, sehingga diperlukan alternatif antibakteri dari bahan alam. Salah satu tumbuhan yang berpotensi adalah cempaka kuning (Magnolia champaca) karena mengandung senyawa metabolit sekunder yang bersifat antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun, b…

ANALISIS PERAN PANGLIMA LAOT DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN PERIKANAN PUKAT CI…

SOVIA INDAH

ABSTRAK Meningkatnya aktivitas penangkapan ikan menuntut adanya pengelolaan yang baik untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya perikanan, termasuk melalui peran panglima laot sebagai Lembaga adat masyarakat nelayan . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran panglima laot terhadap keberlanjutan perikanan pukat cincin dan menilai tingkat keberlanjutan perikanan pukat cincin (purse seine) di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Lhok Pawoh, Kabupaten Aceh Selatan dengan menggunakan metode RAPF…

  • Fakultas Kelautan dan Perikanan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan (S1), Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN BERSAMA-SAMA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ME…

Kevint Putra Marza

Anak yang berkonflik dengan hukum berhak memperoleh perlindungan melalui mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi be…


    SERVICES DESK