IMPLEMENTASI RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA KECELAKAAN LALU L…
Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur penyelesaian perkara melalui Restorative Justice yang menekankan pemulihan, sedangkan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana atas kelalaian yang menyebabkan kematian. Oleh karena itu, penting mengkaji implementasi Restorative Justice dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dan me…
KEKOSONGAN HUKUM AKIBAT TIDAK DILAKSANAKAN PERINTAH QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN…
Setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan hukum. Dalam kerangka tersebut, Aceh sebagai daerah dengan kekhususan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kewenangan membentuk Qanun, salah satunya Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2019 Namun Peraturan Gubernur sebagai peraturan pelaksana yang telah diperintahkan secara eksplisit belum juga diterbitkan, sehingga menimbulkan kondisi relative rechtsvacuum, Hal ini bertentangan dengan prinsip delegated legislation dalam sistem hu…
EKSISTENSI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2006 TENTANG PEMERINTAHAN AC…
Indonesia adalah negara kesatuan yang menganut prinsip desentralisasi. Sistem Desentralisasi di Indonesia juga mengakui kekhususan yang ada pada daerah. Aceh adalah salah satu Provinsi yang mendapat kekhususan melalui UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Pasal 8 UUPA yang memberikan ruang agar DPR-RI berkonsultasi dengan DPRA adalah salah satu mekanisme untuk menjalankan otonomi khusus yang diberikan. Namun dalam implementasinya, pasal ini tidak benar-benar diterapkan. Isu ini me…
