Electronic Theses and Dissertation

Abstrak ahmad zharfan 2022 dr. muhammad ya’kub s.ag., ll.m. kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sabang adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengembangkan usaha yang mudah diakses di sabang, kabupaten aceh besar, dan pulau-pulau kecil lainnya di sekitarnya. ada berbagai kewenangan yang berubah pasca berlakunya uu cipta kerja melalui pasal 77 peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2021 yang berlaku mutatis mutandis. penelitian ini menganalisis kewenangan kpbpb sabang dan dilemanya pasca adanya uu-ck dan putusan mk, dalam hal menarik investasi terdapat konflik regulasi setelah ditetapkan pemerintah mengeluarkan regulasi baru, termasuk fasilitas dan kemudahan berupa masuk dan pengeluaran barang, perpajakan, kepabeanan, cukai, dan perizinan. penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, menjelaskan secara komprehensif pemahaman dan penerapan pasal 77 peraturan pemerintah 41 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kpbpb yang akan berdampak langsung terhadap kewenangan kpbpb sabang. hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan berlakunya pp 41 tahun 2021, terdapat beberapa perubahan kewenangan, baik dari segi kepabeanan yang diatur dalam ketentuan undang-undang cukai dan perizinan, diharuskan menggunakan sistem online single submission. perubahan otoritas ini memfasilitasi semua sistem prosedural. penerapan pasal mutatis mutandis diperlukan perubahan untuk menarik peluang investasi. kpbpb sabang, membutuhkan payung hukum untuk mempercepat proses penanaman modal, dalam hal ini perlu inpres yang memberikan pedoman. dan lembaga ini harus memiliki kewenangan penuh dari pemerintah pusat untuk menarik peluang investasi. kata kunci: kpbpb sabang, uu-ck, mutatis mutandis, investasi.

ABSTRACT Ahmad Zharfan 2022 Dr. Muhammad Ya’kub S.Ag., LL.M. The Sabang Free Trade and Free Port Zone is the agency established by Government to develop the accessible business in Sabang, Aceh Besar district, and other small islands around it. There are various authorities changed after enactment of Law on Job Creation through article 77 of Government Regulation No. 41 of 2021 which apply Mutatis Mutandis. This research analyses authorities of KPBPB Sabang and its dilemma post the existence of the UU-CK and Constitutional Court decision, in terms of attracting investment there is conflict regulation after stipulating the government issued new regulations, including facilities and conveniences in the form of entry and exit of goods, taxation, customs, excise and licence. This research uses normative legal research, explaining comprehensively the understanding and application of article 77 Government Regulation 41 of 2021 concerning the implementation of KPBPB that would directly impact the authorities of KPBPB Sabang. The result shows that the enactment of GR 41 of 2021, there are several authorities changes, in terms, of Customs regulated to the provisions in Excise Law and in Licensing, required to use Online Single Submission system. This change in authority facilitates all procedural systems. Application of article Mutatis Mutandis is necessary changes for attracting Investment opportunities. KPBPB Sabang, needs a legal umbrella to speed up investment process, in this case need Presidential Instruction is required to provide guidelines. And this agency should have full authorities from central government for attracting Investment opportunities. Keywords: KPBPB Sabang, UU-CK, Mutatis Mutandis, Investment.