Electronic Theses and Dissertation

Analisis pembarengan perbuatan pidana terhadap putusan hakim nomor 55 / pid.b/2015/pn-bna dan 79/pid.b/2013/pn.ska. rini mihartika dr. rizanizarli, s.h., m.h.** dr.suhaimi, s.h., m.hum.*** abstrak berdasarkan ketentuan pasal 143 ayat (2) huruf b kitab undang-undang hukum acara pidana bahwa syarat materil dari surat dakwaan harus menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. namun dalam putusan no.55/pid.b/2015/pn-bna dan putusan pengadilan negeri surakarta nomor 79/pid.b/2013/pn.ska unsur yang dimaksud dalam pasal tersebut belum terpenuhi demikian juga dalam pertimbangan hukum dari putusan hakim, yang tidak memuat secara jelas tentang fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan.karena hakim tidak dapat memutuskan suatu perkara diluar dari dakwaan jaksa. penulisan ini bertujuan untuk mengamati pertimbangan hakim dalam 2 kasus tersebut yang menjadi penyebab hakim hanya menuntut 1 tindak pidana saja dan bagaimana hakim dalam memutuskan tindak pidana pembarengan (concursus). untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif yang berangkat dari isu hukum dengan metode perbandingan. penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, dan hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan . data data tersebut dianalisis dengan metode kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dianggap kurang tepat didalam mempertimbangkan putusannya dimana hukuman yang diterima terdakwa tidak setimpal dengan perbuatan apa saja yang telah terdakwa lakukan terhadap putusan no.55/pid.b/2015/pn-bna dan putusan pengadilan negeri surakarta nomor 79/pid.b/2013/pn.ska. disarankan kepada jaksa penuntut umum harus lebih teliti dalam menyusun surat dakwaannya sesuai dengan pasal 143 ayat (2) kuhap. demikian juga hakim dalam memberikan putusannya diharapkan kepada hakim dalam memberikan putusan harus memuat fakta-fakta yuridis dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga putusan yang diberikan oleh hakim tidak terdapat kekeliruan dalam penjatuhan putusan, sehingga tidak ada yang dirugikan dan meresahkan masyarakat dengan putusan hakim tersebut.

COUNSELING ANALYSIS OF CRIMINAL ACTIONS ON THE JUDGE’S DECISION NUMBER 55 / PID.B/2015/PN-BNA DAN 79/PID.B/2013/PN.SKA Rini Mihartika ABSTRACT In light of the arrangements of Article 143 section (2) letter B of the Criminal System Code that the material necessities of the public prosecution should portray cautiously, obviously, and the criminal demonstration that is being accused of referencing the overall setting of the wrongdoing being perpetrated. Notwithstanding, in the choice No.55/PID.B/2015/PN-BNA and the Surakarta Locale Court Choice Number 79/PID.B/2013/PN.SKA the unmistakable components alluded to in the article have not been satisfied just as in the legitimate contemplations of the adjudicator's choice. , which doesn't plainly hold back the juridical realities uncovered at the preliminary. Since the appointed authority can't choose a case outside of the public investigator's prosecution. This composing plans to see and discover how the appointed authorities' contemplations in these 2 cases made the adjudicators just interested in 1 criminal demonstration and how the adjudicator settled on concursus. To accomplish this objective, the scientist utilizes a regulating legitimate exploration technique that leaves from lawful issues with a similar strategy. This review utilizes optional information sources comprising of essential lawful materials, auxiliary lawful materials that incorporate authority archives, books, and examination brings about the type of reports. The information was examined by subjective strategies. The outcomes showed that the appointed authority was considered unseemly in considering his choice where the sentence got by the litigant was not equivalent with what activities the respondent had submitted against the choice No.55/PID.B/2015/PN-BNA and the Surakarta Locale Court Choice Number 79/PID .B/2013/PN.SKA. It is suggested that the Public Examiner (Prosecutor) should be more cautious in setting up his arraignment as per Article 143 section (2) of the Criminal Technique Code. Similarly, the appointed authority in giving his choice. It is trusted that the appointed authority in giving the choice should contain juridical realities by considering the realities uncovered at the preliminary, so the choice given by the adjudicator doesn't contain blunders in settling on the choice, so nobody is hurt and upsets the general population by the appointed authority's choice