Electronic Theses and Dissertation

Kedudukan akta yang dibuat notaris yang telah pensiun dalam proses pengadilan di kota banda aceh fauzi maulana , adwani , ilyas abstrak pasal 65 undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang jabatan notaris menyatakan bahwa “notaris, notaris pengganti dan pejabat sementara notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol notaris”. dalam kenyataannya, akta protokol notaris yang telah pensiun sering digugat ke pengadilan, seperti yang terjadi dalam suatu perkara di pengadilan negeri banda aceh. permasalahan hukum juga terjadi tentang perlunya persetujuan dari majelis kehormatan notaris jika notaris yang telah pensiun tersebut di panggil dalam proses pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara tersebut. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan akta yang dibuat notaris yang telah pensiun yang digugat ke pengadilan dan pertanggung jawaban notaris yang telah pensiun jika akta protokol yang dipegangnya dipermasalahkan ke pengadilan serta perlunya persetujuan dari majelis kehormatan notaris jika notaris yang telah pensiun dipanggil sebagai saksi dalam perkara di pengadilan. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. adapun data sekunder diperoleh melalui studi dokumen dan kepustakaan hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) notaris yang telah pensiun (werda) kedudukan akta yang dibuatnya sebagai akta protokol yang diserahkan kepada notaris penerima protokol. 2) notaris yang telah pensiun bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya ketika dipermasalahkan di pengadilan jika mengandung perbuatan melawan hukum dan pelanggaran terhadap kode etik dalam proses pembuatan akta baik secara aktif maupun pasif serta harus dibuktikan melalui proses peradilan. 3) pemanggilan notaris yang telah pensiun tidak memerlukan izin dari majelis kehormatan notaris (mkn), karena secara institusional tidak lagi menjadi bagian dari profesi notaris sehingga tidak terikat dengan kode etik notaris. disarankan kepada notaris hendaknya dalam membuat akta otentik tidak melakukan perbuatan melawan hukum dan menerapkan prinsip kehati-hatian. selain itu perlu adanya pengaturan yang jelas dalam uu jabatan notaris mengenai mekanisme pemanggilan notaris yang telah pensiun ke pengadilan. kata kunci : akta notaris, notaris pensiun, proses peradilan

NOTARIZED DEED POSITION MADE BY A RETIRED NOTARY IN COURT PROCEEDINGS IN BANDA ACEH Fauzi Maulana ,Adwanii , Ilyas ABSTRACT Article 65 of Law No. 2 of 2014 on Notary Positions states that "Notaries, Substitute Notaries and Temporary Notary Officials are responsible for any deeds it makes even though the Notary Protocol has been submitted or transferred to the notary Protocol depositor". In reality, notary protocol deeds that have retired are often sued to the court, as happened in a case in the Banda Aceh District Court. Legal issues also occur about the need for approval from the Notary Honorary Assembly if the retired notary is summoned in the court examination process of the case. This research aims to explain the position of the Deed made by a retired notary who is sued to court and the accountability of a retired notary if the protocol deed he holds is taken into question to the court and the need for approval from the Notary Honorary Assembly if the retired notary is called as a witness in a court case. The research methods used are normative research methods with statutory approaches, concept approaches, and case approaches. The data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Secondary data is obtained through document studies and literature. The results showed that: 1) a retired notary (vedic) status deed that he made as a protocol deed submitted to the notary of the recipient of the protocol. 2) A retired notary is responsible for the deed he made when questioned in court if it contains unlawful acts and violations of the code of ethics in the process of making deeds both actively and passively and must be proven through the judicial process. 3) The summoning of a retired Notary does not require permission from the Notary Honorary Assembly (MKN), because it is institutionally no longer part of the Notary profession so it is not bound by the Notary code of ethics. It is recommended to the notary should in making an authentic deed not to commit acts against the law and apply the principle of prudence. In addition, there needs to be a clear arrangement in the Notary Department Law regarding the mechanism of summoning notaries who have retired to the court. Keywords : Notarial Deed, Notary Pension, Judicial Process