Electronic Theses and Dissertation

Abstrak perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat ummi kalsum ediwarman mohd. din dahlan ali korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “kemanusiaan yang adil dan beradab”. dan pembukaan uud 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia. selanjutnya dalam pasal 28d uud 1945 “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuaan yang sama di hadapan hukum”. salah satu bentuk perlindungan tersebut terdapat dalam pasal 48 dan 51 qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat. korban berhak mendapatkan perlindungan hukum karena korban adalah pihak yang langsung merasakan penderitaan dari suatu tindak pidana atau jarimah. namun dalam implementasinya, perlindungan hukum secara langsung bagi korban berupa restitusi tidak dapat diperoleh karena masih ada kebijakan penal yang belum sempurna. aturan pelaksanaan restitusi yang terdapat dalam peraturan gubernur aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat belum mencantumkan tentang mekanisme pembayaran ‘uqubat restitusi atau kompensasi. penelitian ini bertujuan untuk; untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam qanun jinayat dan beberapa hukum positif lainnya di indonesia, untuk mengkaji dan menganalisis bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam qanun jinayat, serta untuk mengkaji dan menganalisis kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan korban pemerkosaan dalam qanun jinayat. jenis penelitian yuridis normatif atau doktriner, pendekatannya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual. sifat penelitian deskripsi analitis. sumber data berupa data sekunder terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan (library research). analisis data secara kualitatif. hasil penelitian dapat diketahui bahwa qanun jinayat nomor 6 tahun 2014 telah berorientasi pada korban, karena mengatur perlindungan hukum bagi korban secara langsung (in concreto) berupa restitusi dan perlindungan hukum  mahasiswa prodi doktor ilmu hukum  promotor  co-promotor  co-promotor bagi korban secara tidak langsung (in abstracto) dengan penjatuhan ‘uqubat (hukuman) bagi pelaku kejahatan dibandingkan dengan beberapa hukum positif lain yang berlaku di indonesia. sebagai ‘uqubat pokok, penuntut umum dalam dakwaannya dapat langsung mencantumkan restitusi dan hakim dalam memutuskan perkara dapat langsung menjatuhkan ‘uqubat restitusi tanpa syarat harus ada permintaan dari korban atau keluarganya. sehingga, jika korban tidak mengajukan restitusi, korban bisa mendapatkan restitusi secara langsung. bentuk- bentuk perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 selain perlindungan hukum secara tidak langsung (in abstracto) dalam bentuk penjatuhan ‘uqubat juga perlindungan hukum secara langsung (in concreto) dalam bentuk bantuan medis, rehabilitasi, psikososial, psikologis dan restitusi. dalam penetapan restitusi, hakim perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan pelaku. implementasinya, hakim masih mempertimbangkan kepentingan pelaku jarimah. korban pemerkosaan juga belum mendapatkan bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam bentuk restitusi. kebijakan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dalam qanun aceh nomor 6 tahun 2014 yaitu pemerintah provinsi aceh sudah menerapkan beberapa qanun dan peraturan gubernur pendukung untuk mencegah terjadinya jarimah pemerkosaan. kebijakan penal dan non penal dalam upaya menanggulangi jarimah pemerkosaan sudah ada namun tidak dapat diimplementasikan karena masih ada kebijakan penal yang belum sempurna. perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan berupa restitusi belum berpihak kepada korban karena aturan pelaksanaan restitusi dalam peraturan gubernur aceh nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan hukum acara jinayat belum mencantumkan aturan pelaksanaan tentang mekanisme pembayaran ‘uqubat restitusi atau kompensasi. kekurangan regulasi tersebut menyebabkan perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan tidak diperoleh. saran yang direkomendasikan adalah; pemerintah aceh dan dewan pewakilan rakyat aceh (dpra) agar merevisi qanun nomor 6 tahun 2014 supaya restitusi sebagai hukuman pokok tidak perlu atas permintaan korban. hakim dalam memutuskan restitusi harus memprioritaskan kepentingan korban, bukan kemampuan keuangan pelaku. pemerintah aceh agar segera melengkapi peraturan gubernur aceh nomor 5 tahun 2018 dengan mencantumkan mekanisme pembayaran restitusi bagi korban secara lengkap agar perlindungan hukum bagi korban pemerkosaan dapat terwujud. kata kunci: perlindungan hukum, korban, pemerkosaan, qanun , jinayat.

ABSTRACT LEGAL PROTECTION FOR VICTIMS OF RAPE IN ACEH QANUN NUMBER 6 OF 2014 CONCERCING JINAYAT LAW Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Victims of rape are entitled to protection from the state based on the second principle of Pancasila, "Just and Civilized Humanity". And the opening of the fourth paragraph of the 1945 Constitution which states: protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood spilled. Furthermore, in Article 28D of the 1945 Constitution "everyone has the right to recognition, guarantee, protection, and legal certainty that is just and equal treatment before the law". One form of protection is contained in Articles 48 and 51 of Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat Law. The victim is entitled to legal protection because the victim is the party who directly feels the suffering of a crime or crime. However, in its implementation, direct legal protection for victims in the form of restitution cannot be obtained because there are still imperfect penal policies. The rules for implementing restitution contained in Aceh Governor Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation of the Jinayat Procedural Law do not include the mechanism for the payment of ‘uqubat restitution or compensation. This research aims to; to examine and analyze the legal protection arrangements for rape victims in Qanun jinayat and several other positive laws in Indonesia, to examine and analyze forms of legal protection for rape victims in Qanun jinayat, as well as to examine and analyze criminal law policies regarding the protection of rape victims in Qanun jinayat. This type of juridical research is normative or doctrinal, the approaches are legislation approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. The nature of research is analytical description. Data sources in the form of secondary data consist of: primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. Data collection techniques are carried out by means of library research. Qualitative data analysis. The results of the study can be seen that Qanun Jinayat Number 6 of 2014 has been victim-oriented, because it regulates legal protection for victims directly (in concreto) in the form of restitution and legal protection for victims indirectly (in abstracto) by imposing ‘uqubat (punishment) for victims. perpetrators of crime  Student of Doctoral Program of Law Science  Promoter  Co-Promoter  Co-Promoter compared to several other positive laws that apply in Indonesia. As the main uqubat, the public prosecutor in his indictment can directly include restitution and the judge in deciding a case can immediately impose a restitution uqubat without conditions that there must be a request from the victim or his family. So, if the victim does not apply for restitution, the victim can get restitution directly. The forms of legal protection for rape victims in Aceh Qanun Number 6 of 2014 in addition to indirect legal protection (in abstracto) in the form of imposition of ‘uqubat also direct legal protection (in concreto) in the form of medical assistance, rehabilitation, psychosocial, psychological and restitution. In determining restitution, the judge needs to consider the financial capacity of the perpetrator. In its implementation, the judge still considers the interests of the perpetrators of the crime. rape victims also have not received other forms of legal protection in the form of restitution. The policy of legal protection for rape victims in Aceh Qanun Number 6 of 2014 is that the Aceh provincial government has implemented several supporting qanuns and governor regulations to prevent the occurrence of rape crimes. Penal and non-penal policies in an effort to overcome rape crimes already exist but cannot be implemented because there are still penal policies that are not yet perfect. Legal protection for rape victims in the form of restitution has not been in favor of the victim because the rules for implementing restitution in Aceh Governor Regulation Number 5 of 2018 concerning the Implementation of the Jinayat Procedural Law do not include implementing regulations regarding the mechanism for paying ‘uqubat restitution or compensation. The lack of regulation causes legal protection for rape victims is not obtained. The recommended suggestions are; The Government of Aceh and the Aceh People's Representative Council (DPRA) should revise Qanun Number 6 of 2014 so that restitution as the main punishment is not necessary at the request of the victim. The judge in deciding on restitution must prioritize the interests of the victim, not the financial capacity of the perpetrator. The Aceh government must immediately complete the Aceh Governor's Regulation Number 5 of 2018 by including a complete restitution payment mechanism for victims so that legal protection for rape victims can be realized. Keywords: Legal protection, victim, rape, qanun , jinayat.