Electronic Theses and Dissertation

Berdasarkan pasal 1 angka 1 undang-undang nomor 19 tahun 2003 tentang badan usaha milik negara, yang disebut dengan bumn adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. sebagai badan usaha milik negara yang mendapatkan penyertaan modal dari negara sudah seharusnya bumn melakukan upaya-upaya yang mampu mempertahankan eksistensinya ditengah persaingan usaha global, salah satu usaha yang dilakukan oleh bumn adalah dengan cara membentuk holding bumn. namun dalam pembentukan holding bumn tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2016 yang menjadi dasar pembentukan holding bumn, penyertaan modal yang dilakukan terhadap anak perusahaan tidak dilakukan secara langsung oleh negara melainkan melalui pengalihan kepemilikan saham seri b pada induk perusahaan oleh pemerintah. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan (1) status dan kedudukan anak perusahaan bumn yang dibentuk dengan holding company (2) regulasi pembentukan holding bumn dalam prespektif undang-undang no 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian hukum normatif. data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sumber data sekunder dan dilakukan dengan penelitian kepustakaan. tahap penelitian diawali dengan mempelajari buku, teks, jurnal serta peraturan perundang-undangan yang kemudian data yang didapatkan dikumpulkan untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. berdasarkan hasil penelitian, status dan kedudukan anak perusahaan bumn yang dibentuk dengan holding, berstatus tidak sama lagi dengan bumn dan kedudukan yang sama dengan bumn bagi anak perusahaan yang mendapatkan perlakuan yang sama dengan bumn. regulasi pembentukan holding bumn tidak sesuai dengan pasal 51 undang-undang nomor 5 tahun 1999. disarankan kepada pemerintah untuk segera membentuk pengaturan khusus terkait dengan holding company di indonesia dan/atau melakukan revisi undang-undang no 19 tahun 2000 tentang badan usaha milik negara dan mencabut kepemilikan saham seri a dwiwarna pada anak perusahaan holding bumn.