Electronic Theses and Dissertation

Pasal 27 ayat (1) undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik (ite) berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah). tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan, serta untuk mengetahui hambatan dan upaya penaggulangan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu penelitian kepustakaan dan lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya ilmiah hukum. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden. hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab tindak pidana asusila melalui media elektronik pada umumnya yaitu faktor kecemburuan dan faktor dendam, sedangkan menurut putusan nomor 7/pid.sus/2019/pn bna yaitu faktor adanya kesempatan dan faktor dendam. penegakan hukum terhadap tindak pidana asusila melalui media elektronik adalah hakim dalam menjatuhi putusan memperhatikan hal-hal yang meringankan serta hal yang memberatkan sesuai dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan dan harapan masyarakat. hambatan dan upaya penanggulangan tindak pidana asusila melalui media elektronik kendala internal dan eksternal, dengan upaya secara preventif dan represif. saran yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah hendaknya aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan sumber daya manusia (sdm) yang berkemampuan dibidang ite dan lebih meningkatkan sarana dan prasarana untuk membantu penanggulangan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.