Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini akan meninjau secara yuridis terhadap putusan panwaslih provinsi aceh nomor 001/ps/sn.20/vii/2018 yang bertentangan dengan ketentuan pasal 60 ayat (1) huruf j peraturan kpu nomor 14 tahun 2018 dan memberikan saran terhadap apa yang seharusnya dilakukan dari sisi peraturan perundang-undangan serta kelembagaan, dengan menggunakan teori hierarki norma hukum, teori kewenangan dan teori kepastian hukum sebagai teori pengujinya. tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisis mengenai keabsahan putusan panwaslih provinsi aceh no. 001/ps/sn.20/vii/2018 yang bertentangan dengan pasal 60 ayat (1) huruf j peraturan kpu no. 14 tahun 2018. ketentuan dalam peraturan kpu tersebut tidak memperbolehkan bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota dpd merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. penelitin yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (soerjono soekanto dan sri mamudji, 1994). data sekunder tersebut didapat dari buku-buku teks, peraturan perundang-undangan, dan juga jurnal-jurnal yang ada kaitan atau relevansinya dengan masalah yang akan dibahas. spesifikasi penelitian ini adalah preskriptif analitis. preskriptif dalam arti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menelaah atau mengkaji lebih dalam terkait suatu permasalahan hukum, mengenai keabsahan putusan panwaslih provinsi aceh yang bertentangan dengan peraturan kpu. analitis dalam arti bahwa hasil yang diperoleh dengan melakukan analisa terhadap data-data yang telah dikumpulkan, cara menganalisa dilakukan dengan mengkaji dasar putusan tersebut. proses pembentukan dan penetapan peraturan kpu tersebut menyatakan bahwa peraturan kpu tidak dapat begitu saja dikesampingkan dalam pelaksanaannya. penyelenggara dan peserta pemilu wajib mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan kpu, terlebih peraturan kpu tersebut telah melewati proses konsultasi dengan dpr dan pemerintah. peraturan kpu nomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota dewan perwakilan daerah dengan berita negara republik indonesia tahun 2018 nomor 515 juga merupakan hukum positif yang harus ditaati, khususnya dalam pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota dpd. panwaslih provinsi aceh melalui putusan no. 001/ps/sn.20/vii/2018 telah melampaui kewenangannya, putusan tersebut telah bertentangan dengan ketentuan pasal 60 ayat (1) huruf j peraturan kpu nomor 14 tahun 2018. dalam pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu disebutkan: (1) dalam hal peraturan kpu diduga bertentangan dengan undang-undang ini, pengujiannya dilakukan oleh. mahkamah agung; (2) bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya peraturan kpu berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada mahkamah agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). penyelenggaraan tahapan pemilu harus lebih disempurnakan lagi terkait pengaturannya, agar tidak ada disharmonisasi aturan antara yang satu dengan yang lainnya. peran dan kewenangan lembaga penyelenggara pemilu juga harus dijalankan dengan optimal. panwaslih provinsi aceh yang merupakan hierarki dari bawaslu semestinya tidak melampaui kewenangannya dalam sengketa proses pemilu maupun dalam setiap fungsi pengawasannya. terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu seperti halnya putusan panwaslih provinsi aceh yang bertentangan dengan peraturan kpu dan telah melapaui kewenangan dari panwaslih itu sendiri, maka seharusnya dkpp bisa hadir memberikan solusi. solusi tersebut tentu harus dilakukan perubahan terlebih dahulu pada undang –undang pemilu, khususnya mencakup kewenangan dkpp yang seharusnya dapat melakukan tindakan tanpa adanya laporan atau aduan terlebih dahulu. hal ini agar adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu, apabila terdapat pelanggaran-pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh penyenggara pemilu.

This research will legally review the Aceh Provincial Panwaslih Decision Number 001/PS/SN.20/VII/2018 which is contrary to the provisions of Article 60 paragraph (1) letter j of KPU Regulation Number 14 of 2018 and provide suggestions on what should be done from the side of the regulation of legislation and institutions, using the hierarchical theory of legal norms, the theory of authority and the theory of legal certainty as the test theory. The purpose of the research aims to analyse the validity of the decision by Panwaslih Aceh number 001/PS/SN.20/VII/2018 as opposed to article 60 section (1) letter j under KPU regulations number 14 in 2018. KPU regulations do not allow individual prospective candidates to participate in the regional representative board election whose former drug convicts, had committed sexual crimes against children, or had corruption before. the research is normative juridic research using theory and legislation approach. This research is a normative juridical research. Normative juridical research is a legal research method conducted by examining library materials or secondary data (Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, 1994). The secondary data is obtained from textbooks, laws and regulations, as well as journals that have a relationship or relevance to the problem to be discussed, making it easier for researchers to carry out research due to limitations and focus on the object of research in the form of the Provincial Panwaslih Decision. Aceh and its relevance to KPU Regulations. The specification of this research is analytical prescriptive. Prescriptive in the sense that this study aims to examine or examine more deeply related to a legal issue (Loth M.A., 2007), regarding the validity of the Aceh Provincial Panwaslih Decision which is contrary to KPU regulations. Analytical in the sense that the results obtained by analyzing the data that have been collected, the way to analyze is done by reviewing the basis of the decision. The process of forming and stipulating the KPU Regulation states that the KPU Regulation cannot simply be set aside in its implementation. Election organizers and contestants are required to comply with the provisions stipulated in the KPU Regulation, especially since the KPU Regulation has passed the consultation process with the DPR and the Government. KPU Regulation Number 14 of 2018 concerning the Nomination of Individual Election Contestants for Members of the Regional Representative Council with the State Gazette of the Republic of Indonesia of 2018 Number 515 is also a positive law that must be obeyed, especially in the nomination of individual Election Contestants for members of the DPD. Panwaslih Aceh Province through Decision No. 001/PS/SN.20/VII/2018 has exceeded its authority, the decision is contrary to the provisions of Article 60 paragraph (1) letter j of KPU Regulation Number 14 of 2018. In Article 76 paragraph (1) and paragraph (2) of the Law Law Number 7 of 2017 concerning Elections states: (1) In the event that a KPU Regulation is alleged to be in conflict with this Law, the examination shall be carried out by. Supreme Court; (2) Bawaslu and/or parties who are harmed by the enactment of the KPU Regulations have the right to become applicants to submit a review to the Supreme Court as referred to in paragraph (1). The implementation of the stages of the General Election must be further refined in terms of its arrangements, so that there is no disharmony between one rule and another. The role and authority of the Election Organizing Institution must also be carried out optimally. The Panwaslih of Aceh Province, which is the hierarchy of Bawaslu, should not exceed its authority in disputes over the election process or in any of its supervisory functions. In the case of alleged violations of the code of ethics by the Election Organizer, such as the Aceh Provincial Panwaslih Decision, which contradicts the KPU Regulations and has exceeded the authority of the Panwaslih itself, the DKPP should be able to come to provide a solution. The solution, of course, must first be amended in the Election Law, specifically covering the authority of the DKPP which should be able to take action without any prior reports or complaints. This is so that there is legal certainty in the implementation of the General Election, if there are election violations committed by the Election Organizer.