Electronic Theses and Dissertation

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk-bentuk perlindungan hukum yang diberikan pihak rutan kepada korban yang timbul akibat tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh narapidana di dalam rutan serta kendala-kendala yang dialami npara petugas dalam memberi perlindungan hukum tersebut. hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak rutan terhadap narapidana yang menjadi korban kekerasan didalam rutan dengan; pertama perawatan kesehatan yang mana setiap luka yang timbul akan dirawat hingga sembuh total dan psiko-sosial. kedua, pemisahan antara korban dan pelaku tindak pidana kekerasan meliputi; pemisahan blok kamar dan pemindahan rutan. ketiga, sidang tpp, adalah sidang untuk menentukan status para pihak sekaligus program pembinaan dan sanksi yang diberikan kepada pihak-pihak disarankan kepada pihak rutan dan kementrian hukum dan ham lebih maksimal lagi dalam memberikan perlindungan hukum dengan membentuk peraturan-peraturan yang mengatur khusus hak-hak yang didapat oleh korban tindak pidana kekerasan didalam rutan, peningkatan saranan dan prasarana sebagai peningkatan keamanan dalam pengontrolan narapidana, penambahan sdm baik dari segi kualitas maupun kuantitas untuk menunjang kelancaran serta keoptimalan perlindungan hukum terhadap korban kedepannya.

This research aims to analyse the forms of legal protection provided by the correctional facilities to the victims due to violent crimes committed by the convicts in the correctional facility and the obstacles faced by the officers in providing legal protection. The results of this research showed that the legal protection provided by the correctional facility to the convicts which become victims of violence in the correctional facility are through ; Firstly, health care in which every wound that occurs will be treated until it is fully healed and psycho-social. Secondly, the separation between victims and perpetrators of violent crimes through; segregation of room blocks and the relocation of correctional facility. Thirdly, the TPP trial, which is a session to determine the status of the parties as well as the coaching program and sanctions given to the parties. It is recommended to the correctional facility and the Ministry of Law and Human Rights to maximalizing in the provision of legal protection by forming regulations that specifically regulate the rights obtained by the victims of violent crimes in the correctional facilities, improving facilities and infrastructure as an increase the security in controlling convicts, augmenting the human resources both in terms of quality and quantity to support the smooth and optimal legal protection of victims in the future.