Electronic Theses and Dissertation

Abstrak pasal 150 ayat (1) undang-undang nomor 11 tahun 2006 menyebutkan bahwa, “pemerintah menugaskan pemerintah aceh untuk melakukan pengelolaan kawasan ekosistem leuser di wilayah aceh dalam bentuk pelindungan, pengamanan, pelestarian, pemulihan fungsi kawasan dan pemanfaatan secara lestari. namun pada kenyataannya, pemerintah aceh belum melakukan pengelolaan ekosistem leuser secara menyeluruh dan maksimal. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan faktor penyebab pemerintah pusat hingga saat ini belum melakukan pemindahan kantor balai besar pengelolaan dan juga kewenangan pengelolaan taman nasional gunung leuser yang berada di provinsi sumatera utara agar segera cepat berpindah ke provinsi aceh, hambatan pemerintah aceh dalam merealisasikan kewenangan pengelolaan taman nasional gunung leuser (tngl), dan kewenangan pemerintah aceh dalam pengelolaan taman nasional gunung leuser (tngl) yang diatur oleh undang-undang. untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian lapangan (field research) dengan mengumpulkan data primer yang diperoleh dengan melakukan teknik pengumpulan data wawancara dengan responden dan informan. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pemerintah pusat hingga saat ini belum melakukan pemindahan kantor balai besar yang berada di provinsi sumatera utara agar segera cepat berpindah ke provinsi aceh yaitu adalah perebutan wilayah oleh masing – masing kepala daerah, butuh biaya yang besar, dan akibat kelalaian pemerintah aceh terhadap taman nasional gunug leuser. hambatan pemerintah aceh dalam merealisasikan kewenangan pengelolaan taman nasional gunung leuser (tngl) meliputi belum memiliki sistem dalam mengelola taman nasional gunug leuser (tngl), kurangnya koordinasi pemerintah aceh dalam mempercepat penentuan balai besar taman nasional gunung leuser di provinsi aceh, dan kurangnya sumber daya manusia (sdm) dari pihak pengelola taman nasional gunung leuser (tngl). kewenangan pemerintah aceh dalam pengelolaan taman nasional gunung leuser (tngl) yang diatur oleh undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan aceh dapat disimpulkan hingga saat ini belum melakukan upaya yang sesuai dengan aturan yang tercantum sesuai undang – undang tersebut. disarankan kepada pemerintah pusat agar segera merealisasikan dengan cepat agar kantor balai besar taman nasional gunung leuser (bbtngl) yang berada di provinsi sumatera utara kota medan berpindah ke provinsi aceh dan disarankan kepada pemerintah aceh agar membuat peraturan perundang – undangan mengenai pengelolaan taman nasional gunung leuser (tngl) yang berada di provinsi aceh agar pemerintah aceh memiliki kewenangan penuh untuk mengelola taman nasional gunug leuser (tngl) yang berada di provinsi aceh.

-