Electronic Theses and Dissertation

Abstrak yulia annisa tinjauan yuridis terhadap pengaturan pencemaran laut karena limbah plastik dalam perspektif hukum laut internasional (unclos 1982 ) dan konvensi stockholm 2021 fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 61), pp, bibl (dr. mujibussalim, s.h., m. hum. ) indonesia merupakan negara yang merdeka yang memiliki kedaulatan penuh terhadap perlindungan pencemaran yang terjadi di wilayah yurisdiksinya, indonesia juga memiliki tanggung-jawab untuk menjamin segala kegiatan dalam wilayah negara agar tidak menimbulkan kerugian bagi negara lain, semua telah diatur dalam peraturan perundang nasional bahkan internasional, sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar kedua di dunia, tentunya pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi masalah pencemaran laut karena limbah plastik. namun, kesadaran masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari pencemaran limbah plastik sangatlah minim sehingga pencemaran lingkungan terus meningkat. penulisan ini bertujuan menjelaskan pengaturan dalam hukum nasional maupun hukum internasional, serta menjelaskan mengenai faktor penyebab pencemaran di laut dan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut. jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan kepustakaan. hasil dari penulisan ini adalah pengaturan tentang pencemaran limbah plastik diatur dalam hukum nasional dan hukum internasional, dalam hukum nasional sendiri diatur dalam beberapa perundang-undangan, di antaranya dalam undang-undang republik indonesia nomor 32 tahun 2014 tentang kelautan, peraturan presiden republik indonesia nomor 83 tahun 2018 tentang penanganan sampah laut, undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999 tentang pengelolaan limbah berbahaya dan beracun. sedangkan dalam hukum internasional sendiri diatur dalam hukum laut internasional unclos 1982 ( united nations convention of the law of the sea), dalam konvensi stockholm dan dalam beberapa hukum internasional lainnya. adapun faktor yang menyebabkan pencemaran limbah plastik di laut disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia yang membuang sampah sembarangan, sampah yang dibuang ke sungai akan mengalir ke laut atau aktivitas manusia itu sendiri yang membuang ke laut. untuk menanggulangi masalah tersebut pemerintah melakukan berbagai upaya di antaranya menerapkan rencana aksi ( ran ) yang terdiri dari 5 pilar, yaitu meningkatkan perilaku terhadap plastik, mengurangi kebocoran sampah plastik dari darat ke laut, mengurangi kebocoran sampah plastik dari kegiatan operasional kapal ke lingkungan laut, mengurangi produksi dan penggunaan plastik, meningkatkan mekanisme pendanaan, reformasi kebijakan dan penegakan hukum terhadap sampah plastik. dengan adanya peraturan yang telah ditetapkan terhadap permasalahan pencemaran limbah plastik diharapkan ke depannya pemerintah harus lebih tegas lagi dalam member sanksi terhadap para pencemar yang mencemari wilayah lingkungan indonesia.

-