Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

    SKRIPSI
Lilis Syarifah, TRANSPARANSI PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM PENYALURAN BANTUAN SOSIAL MASYARAKAT TERDAMPAK COVID-19 (STUDI KASUS TERHADAP PELAKU UMKM). Banda Aceh Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik,2022

Abstrak wabah covid-19 telah memukul kondisi perekonomian masyarakat aceh terutama bagi pelaku umkm. dampak yang paling tinggi dirasakan oleh pelaku usaha mikro sebesar 67,5 %, usaha kecil 29,9% dan menengah 2,6%. dampak yang dirasakan oleh umkm tersebut selama pandemi yaitu penurunan omst sebanyak 22,9%. penurunan ini terjadi karena aktivitas yang berkurang dan disusul permintaan yang juga berkurang. pemerintah kota banda aceh melalui dinas koperasi, usaha kecil menengah dan perdagangan (diskopukmdag) kota banda aceh telah menyalurkan program bantuan modal sebesar rp 2,4 juta bagi pelaku usaha mikro yang terdampak pandemi covid-19. namun, hal tersebut belum dapat dirasakan langsung oleh para pelaku umkm di kota banda aceh karena tidak terdistribusi dengan baik, banyak masyarakat yang memiki usaha dampak akibat pandemi covid-19 yang membuat bantuan sosial dari pemerintah tidak tersalukan dengan baik. tujuan penelitian ini adalah mengetahui strategi pemerintah kota banda aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 dan mengetahi transparansi pemeirntah kota banda aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19. jenis penelitian kualitatif. teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah kota banda aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 meliputi 2 aspek yaitu: 1) penyaluran informasi bantuan sosial kepada masyarakat, 2) sosialisasi program bantuan sosial kepada masyarakat pelaku umkm di kota banda aceh terdampak covid-19. sedangkan transparansi pemerintah kota banda aceh dalam penyaluran bantuan sosial masyarakat terdampak covid-19 yaitu: 1) seleksi penetapan pelaku umkm kota banda ceh penerima bantuan sosial covid-19 dan, 2) ketetapan pemerintah kota banda aceh dalam penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat. kesimpulan dari penelitian ini adalah strategi yang dilakukan oleh pemerintah kota banda aceh masih belum maksimal. pemerintah masih belum terbuka dalam penggunaan dana anggaran bantuan sosial untuk masyarakat pelaku umkm. hal tersebut disebabkan tidak adanya bukti-bukti baik dari nama penerima bantuan hingga jumlah pengeluaran anggaran dana bantuan sosial untuk masyarakat. kata kunci : bantuan sosial, umkm, banda aceh


Baca Juga : DAMPAK COVID-19 TERHADAP UMKM DI KOTA BANDA ACEH (ABRAR ZUHDI, 2022)


Abstract

ABSTRACT The economic impacts of the COVID 19 pandemic have been severe to the community in Aceh, especially for the UMKM (micro, small and medium enterprises). The most significant impact is on the micro-enterprises with 67.5%, while small and medium enterprises' levels of impact are 29.9% and 2.6%, respectively. The revenue of UMKM slumps 22.9% due to the pandemic. This condition is perhaps caused by social restrictions in place, leading to decreased demand. Through Cooperative, Small and Medium Enterprises, and Trade Agency (Diskopukmdag), the Government of Banda Aceh had distributed Rp2.4 million social aid for people in business whom the pandemic has impacted. However, many still have not received the aid due to its uneven and unfair distribution. This study examined the strategies used by the government of Banda Aceh in distributing the social aid for Covid-19. This study was qualitative. The data were collected through interviews, observation, and documentation. The results revealed two strategies used by the Banda Aceh government to distribute the social aids, namely: 1) providing information about social aid to the community and (2) stipulating the regulations concerning the distribution of social aid. Based on these findings, it can be concluded that the government strategies in distributing social aid are ineffective. The government should be more open regarding the allocation and the distribution of social aid for UMKM. The government must provide evidence, such as the list of aid recipients and the total amount of funds available and make this information accessible to the public. Keywords: Social Aids, UMKM, Banda Aceh



    SERVICES DESK