Electronic Theses and Dissertation

Abstrak hasfar fuadi: studi kasus putusan mahkamah konstitusi nomor27/puu-xi/2013 tentang kewenangan dewan perwakilan rakyat memilih calon hakim agung yang di usulkan oleh komisi yudisial republikindonesia (iv,72) pp., bibl. azhari, s.h., m.si undang-undangdasar1945 telah memberikan kewenangan kepada komisi yudisial untuk “mengajukan calon hakim agung kepada dpr” sebagaimana diatur dalam pasal 24a ayat (3) undang-undang dasar 1945, namun kewenangan tersebut telah dibatasi oleh undang-undang nomor 3tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung dan undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial. hal inilah yang melatarbelakangi pemohon untuk melakukan judicial review ke mahkamah konstitusi (mk).pokok permasalahan studi kasus ini adalah pertimbangan hukum mk dan analisis terhadap putusan mk nomor 27/puu-xi/2013 tentang kewenangan dewan perwakilan rakyat memilih calon hakim agung yang di usulkan oleh komisi yudisial republik indonesia. penulisan studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan, memahami, serta analisis dasar pertimbangan hukum terhadap putusan mk nomor 27/puu-xi/2013 tentang kewenangan dewan perwaiklan rakyat memilih calon hakim agung yang di usulkan oleh komisi yudisial republik indonesia. penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat perspektif (analisis data) dan apabila dilihat dari tujuannya termasuk dalam penelitian yuridis normatif yakni penelitian perpustakaan (library research). studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data sekunder yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. berdasarkan hasil penelitian, dengan menunjukkan bahwa untuk mengetahui suatu perundang-undangan serasi dan tidak bertentangan dengan hirarki, mahkamah konstitusi melakukan interpretasi terhadap uu no. 3 tahun 2009 dan uu no. 18 tahun 2011 terhadap undang-undang dasar 1945. dengan demikian segala ketentuan yang menjadi kewenangan ky sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (4) undang-undang nomor 18 tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang nomor 22 tahun 2004 tentang komisi yudisial dinyatakan bertentangan dengan uud 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. disarankan, mahkamah konstitusi seharusnya tidak hanya mempertimbangkan keadilan prosuderal semata dalam memutuskan suatu perkara namun juga harus mempertimbangkan keberadaan kydalam mengajukan calon hakim agung kepada dpr, dewan perwakilan rakyat hanya menyetujui dan memberikan persetujuan kepada calon hakim hakim yang di usulkan oleh ky.