Electronic Theses and Dissertation

Abstrak nurhafni bt m.nur izin pengoperasian kapal nelayan di banda aceh 2021 fakultas hukum universitas syiah kuala (vi, 68), pp., bibl.,app. (dr. suhaimi, s.h., m.hum.) perikanan di indonesia diatur dalam undang - undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang – undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan. menurut pasal 26 ayat (2) tentang peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 5 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 23 tahun 2013 tentang pendaftaran dan penandaan kapal perikanan mengatur mengenai surat ukur kapal, surat izin usaha perikanan (siup), surat izin penangkapan ikan (sipi), surat izin kapal pengangkut ikan (sikpi), bukti kepemilikan kapal, berupa grosse akte, kartu tanda penduduk pemilik kapal, sertifikat kelaikan, dan foto kapal . pada kenyataannya terdapat kapal yang tidak memiliki izin dan dalam hal ini menimbulkan permasalahan dimana keadaan yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan oleh peraturan perundang – undangan sehingga menarik untuk diteliti. penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peranan dinas kelautan dan perikanan aceh melakukan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang- undangan, hambatan-hambatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta upaya yang dilakukan dinas perikanan terhadap permasalahan dalam penerbitan surat izin kapal. jenis penelitian dalam penulisan hukum ini mengunakan penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mencari suatu permasalahan dalam mencari data atau informasi secara langsung melalui peraturan perundang-undangan yang dimaksud, aparatur hukum terkait serta penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara responden dan informan . hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan dinas kelautan dan perikanan aceh belum memberikan hasil maksimal, yakni masih adanya kapal yang tidak memenuhi standar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. upaya yang dilakukan oleh dinas kelautan dan perikanan aceh yaitu menciptakan inovasi baru dalam pelayanan perizinan yakni dalam hal menerbitkan surat izin usaha perikanan dan surat izin penangkapan ikan serta meningkatkan sosialisasi secara berkesinambungan. disarankan perlu peningkatan koordinasi antar pihak yang terkait terhadap permasalahan penerbitan izin kapal nelayan. pemeritahan daerah juga harus melakukan tinjauan terhadap biaya penerbitan perizinan yang berlaku sehingga nelayan mampu mengurus izin pengoperasian kapal.

ABSTRACT NURHAFNI BT M.NUR PERMISSION FOR SHIP OPERATION FISHERMEN IN BANDA ACEH 2021 Syiah Kuala University Faculty of Law (vi, 68), pp., bibli.,app. (Dr. Suhaimi, S.H., M. Hum.) Fisheries in Indonesia are regulated in Law Number 45 of 2009 concerning Amendments to Law Number 31 of 2004 concerning Fisheries. According to Article 26 paragraph (2) concerning the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries number 5 of 2019 concerning Amendments to the Regulation of the Minister of Maritime Affairs and Fisheries number 23 of 2013 concerning the Registration and Marking of Fishing Vessels, it regulates the letter of measurement of ships, fishery business permits (SIUP), letters of Fishing Permit (SIPI), Fish Transport Vessel Permit (SIKPI), Proof of Ship Ownership, in the form of Grosse Deed, Identity Card of the owner of the ship, Certificate of Eligibility, and Photo of the ship. In fact, there are ships that do not have permits and in this case it causes problems where the conditions that occur in the field are different from those expected by the laws and regulations so that it is interesting to study. This writing aims to explain the role of the Aceh Maritime Affairs and Fisheries Service in carrying out its duties and functions in accordance with statutory regulations, the obstacles in carrying out their duties and functions, as well as the efforts made by the fisheries service to address problems in issuing ship permits. This type of research in legal writing uses Juridical Empirical research, which is a research conducted by looking for a problem in finding data or information directly through the legislation in question, related legal apparatus and field research conducted by interviewing respondents and informants. The results of the study indicate that the supervision of the Aceh Maritime and Fisheries Service has not given maximum results, namely there are still ships that do not meet the standards in accordance with statutory regulations. Efforts made by the Aceh Maritime Affairs and Fisheries Service are to create new innovations in licensing services, namely in terms of issuing fishery business permits and fishing permits and increasing socialization on an ongoing basis. It is suggested that there is a need to increase coordination between parties related to the issue of issuing fishing boat permits. The regional government must also review the costs of issuing applicable permits so that fishermen are able to take care of boat operating permits.