Electronic Theses and Dissertation

Pasal 16 ayat (2) qanun kota banda aceh nomor 5 tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok (qanun ktr) menyebutkan bahwa “setiap orang yang meperjualbelikan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai ktr sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. meskipun aturan sudah ada, dalam kenyataan masih ditemukan pelanggaran terhadap qanun ktr di wilayah hukum pengadilan negeri banda aceh. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-foktor yang menjadi penyebab, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, dan hambatan serta upaya penanggulangan tindak pidana pelanggaran berjualan rokok di area ktr. data penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data skunder melalui membaca buku, literature, dan karya ilmiah hukum dan penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan. hasil penelitian menunjukan bahwa faktor penyebab masih terjadinya tindak pidana berjualan rokok di area ktr secara umum terdapat empat faktor. pertama kurangnya lapangan pekerjaan untuk masyarakat. kedua, kurangnya tindakan dari penegak hukum dalam merealisasikan qanun ktr. ketiga kurangnya kesadaran hukum masyarakat. keempat, kurangnya sosialisasi dari aparat penegak hukum. dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku berjualan rokok di area ktr memiliki dua pertimbangan, yaitu: pertama, pertimbangan yang bersifat yuridis. kedua, pertimbangan yang bersifat non yuridis. bersifat non yuridis terdapat alasan yang meringankan dan yang memberatkan. hambatan yang ditemui dalam menanggulangi tindak pidana berjualan rokok di ktr, terdapat tiga hambatan yaitu: pertama, kurangnya sarana dan prasarana. kedua, terbatasnya anggaran. ketiga, kurangnya personil aparat penegak hukum. upaya yang dapat dilakukan ada dua yaitu: pertama melakukan sosialisasi kepada masyarakat. kedua, menindak para pelaku pelanggaran. disarankan kepada pemerintah kota banda aceh supaya lebih serius dalam merealisasikan aturan yang telah dibuat yaitu qanun ktr dan memperhatikan masyarakat supaya aturan yang dibuat tidak merugikan masyarakat.