Electronic Theses and Dissertation

Pengaruh perkembangan teknologi menyebabkan munculnya konsep notaris secara elektronik (electronic notary). notaris diberikan kewenangan untuk mensertifikasi transaksi secara elektronik melalui pasal 15 ayat (3) undang-undang nomor 2 tahun 2014 jo undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris (uujn), namun yang menjadi masalah adalah belum ada aturan yang jelas dan pedoman yang cukup mengenai cara kerja notaris dengan konsep ini. penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mengenai konsep dan pengaturan tugas profesi notaris secara elektronik (electronic notary) di indonesia, menganalisa kekuatan mengikat dari konsep dan pelaksanaan tugas profesi notaris secara elektronik (electronic notary), dan menganalisa mengenai pelaksanaannya. jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, dan pendekatan perundang-undangan. sumber data dalam penelitian terdiri dari data sekunder yang didukung dengan data primer. data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan analisis isi. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasal 15 ayat (3) uujn merupakan pintu masuk penerapan konsep notaris secara elektronik di indonesia. belum ada peraturan pelaksana mengenai cara kerja notaris dengan konsep ini, juga masih ada ketidakharmonisan dalam beberapa peraturan terkait notaris secara elektronik. menganai kekuatan mengikat akta, pada dasarnya akta yang dibuat secara sah dengan adanya persetujuan para pihak dan sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam pasal 1320 kuhperdata maka akan mengikat para pihak. baik dibuat secara elektronik maupun secara konvensional. sejauh ini, konsep notaris secara elektronik belum dapat dilaksanakan karena belum adanya aturan yang cukup bagi notaris untuk melaksanakan pembuatan akta secara elektronik. disarankan kepada pemerintah untuk melakukan sinkronisasi hukum antara pasal-pasal dalam kuh perdata, uu ite dan uujn agar ada kepastian hukum bagi pembuatan akta secara elektronik. dan juga agar akta yang dibuat secara elektronik ini diakui sebagai akta autentik sehingga kekuatan mengikat dari akta ini menjadi sempurna. praktisi notaris disarankan untuk berani dalam melakukan interpretasi hukum terhadap pembuatan jabatan notaris agar konsep ini nantinya bisa diterapkan dengan baik.

The development of information technology has led to the emergence of the Electronic Notary. Through Article 15 paragraph (3) of Act Number 2 of 2014 in conjunction with Act Number 30 of 2004 on Notary Public (UUJN), the state provides an extension of authority to Notaries in carrying out their profession using electronic devices. However, the problem are UUJN has not regulated any procedures related to the concept of an electronic Notary so there are not enough guidelines to use electronic Notary in the making of the deed. This study aims to examine the concept and implementation of electronic Notary in Indonesia, the binding power of this concept and implementation of electronic Notary, and its implementation. Kind of this research is juridical normative, with a conceptual approach and a statue approach. The sources of legal materials in this research are secondary data and primary data which are analysed using content analysis. The results of the study indicate that the concept of an electronic Notary has been included in the article 15 paragraph (3) UUJN. However, the existing regulations related to this concept have not been perfectly regulated. In addition, there is a non-concintancy in several regulations related to electronic Notary and implementations of notary public profession. The binding power of a deed made with this concept, it is binding parties if the deed is legally made with the consent of the parties and in accordance with the valid requirement in Article 1320 of the Civil Code whether it is made electronically or conventionally. Tthis concept has not been implemented, because there are no sufficient rules for Notaries to making of the electronic deed. UUJN declare in it explanation of article 15 paragraph (3) that it provides an expansion of authority but does not provide guidelines and procedures for this concept. It is recommended for the government to synchronize the regulations within the articles in the Civil Code, UU ITE, and UUJN to meet the need for legal certainty for electronic transactions and the making of deeds electronically. It is recommended that the deed made electronically is recognized as an authentic deed so that the binding power of this deed is perfect like a conventional deed. It is also recommended for Notary to improve their knowledge to take advantage of this technological development. In addition, notaries must be brave in interpreting the law on making this electronic deed so this concept can be applied properly.