Electronic Theses and Dissertation

Abstrak arnel ari putra harahap, (2021) m. iqbal, s.h., m.h. berdasarkan pasal 19 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (uu sppa), bahwa identitas anak, anak korban, dan anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik. pasal 81 ayat (5) uu sppa menyebutkan bahwa pidana penjara hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), akan tetapi, ketentuan pasal-pasal tersebut belum terlaksana dalam putusan pengadilan negeri sibuhuan nomor:5/pid.sus-anak/2019/pn.sbh. penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan putusan hakim yang tidak merahasiakan identitas anak yang berkonflik dengan hukum. dan untuk menjelaskan putusan hakim yang belum memenuhi nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. penelitian ini bersifat studi kasus yang termasuk dalam penelitian hukum normatif, melalui studi kepustakaan dengan maksud memperoleh bahan hukum sekunder, yaitu melalui serangkaian kegiatan membaca, mengutip, menelaah teori serta pendapat tentang hal yang berkaitan dengan objek penelitian. sedangkan bahan hukum primer merupakan putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. hasil penelitian menunjukan bahwa pengadilan negeri sibuhuan tidak merahasiakan identitas anak sebagaimana dalam pasal 19 undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, dengan tidak mengikuti ketentuan sk kma nomor: 1-144/kma/sk/i/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan. hakim tidak mengamalkan pasal 81 ayat (5) uu sppa bahwa selama masih ada hukuman lain, pidana penjara merupakan upaya terakhir. sehingga putusan ini tidak memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap anak pelaku tindak pidana. diharapkan kepada mahkamah agung agar memberikan pembekalan terhadap hakim-hakim yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum (abh). diharapkan supaya kemenkumham meningkatkan kompetensi bapas agar menghasilkan litmas yang lebih baik lagi terhadap anak. diharapkan kepada pengadilan negeri sibuhuan untuk selalu melaksanakan workshop secara berkala mengenai sk kma nomor: 1-144/kma/sk/i/2011 tentang pedoman pelayanan informasi di pengadilan.