Electronic Theses and Dissertation

Abstrak febrizki putri aresy, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan mahkamah konstitusi no.18/ puu-xvii/2019 mengenai jaminan fidusia ( suatu penelitian pada bpr berlian banda aceh ) fakultas hukum universitas syiah kuala ( v, 53 ) pp, tabl, bibl rismawati,s.h., m.hum. 2021 putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019 mengenai eksekusi jaminan fidusia menentukan bahwa pelaksanaan eksekusi sertifikat jaminan fidusia harus dilakukan dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila pemberi fidusia keberatan menyerahkan secara suka rela objek yang menjadi jaminan fidusia. namun dalam praktiknya eksekusi yang dilakukan pada bpr berlian banda aceh masih menggunakan ketentuan pasal 15 ayat (2) uu fidusia dalam melaksanakan eksekusi. tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah putusan mahkamah konstitusi, faktor penyebab eksekusi tidak dilaksanakan sesuai putusan mahkamah konstitusi dan upaya yang dapat dilakukan oleh pihak pemberi fidusia yang objek jaminannya dieksekusi tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puu-xvii/2019. penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris. data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. penelitian lapangan dilakukan dengan cara mewawancarai responden dan informan secara langsung, sedangkan penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari buku, teks, jurnal dan peraturan perundang-undangan yang kemudian seluruh data dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. berdasarkan hasil penelitian, eksekusi jaminan fidusia pada bpr berlian banda aceh tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi nomor 18/puuxvii/2019, dalam praktiknya pelaksanaan eksekusi pada bpr berlian kota banda aceh dilakukan dengan menjual atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum dan penjualan di bawah tangan. faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi jaminan fidusia tidak dilaksanakan sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi lamanya waktu yang diperlukan untuk berperkara di pengadilan dan memerlukan biaya untuk beracara. upaya yang dapat ditempuh oleh pihak pemberi fidusia yaitu dapat mengajukan permohonan penghentian eksekusi, meminta pengadilan untuk membebankan biaya perkara pada penerima fidusia, dan mengajukan permohonan restrukturisasi. disarankan kepada lembaga pembiayaan agar melaksanakan prosedur eksekusi sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi. kepada nasabah debitur yang barang jaminannya di eksekusi tidak sesuai dengan putusan mahkamah konstitusi untuk mengajukan gugatan dengan merujuk pada putusan mahkamah konstitusi. kepada pemerintah untuk merevisi undang-undang fidusia dengan merujuk kepada putusan mahkamah konstitusi sehingga dapat terciptanya kepastian hukum.