Electronic Theses and Dissertation

Abstrak syahrul umara usman, (2021) (iv), 55) pp., tabl., bibl. dr. rizanizarli, s.h, m.h.. berdasarkan pasal 2 ayat (1) uu no. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam undang-undang no. 20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematik dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, namun dalam kenyataan nya tindak pidana korupsi dana desa tetap terjadi. tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi dana desa, menjelaskan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa, dan menjelaskan hambatan dan upaya aparat penegak hukum dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi dana desa. penelitian skripsi ini menggunakan metode normatif empiris, data dalam penulisan skripsi ini didapatkan dengan cara mengumpulkan data primer meliputi data penelitian lapangan dengan cara mewawancara responden dan informan, data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, tinjauan kepustakaan, serta karya ilmiah. hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab keuchik melakukan korupsi yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan. penerapan pidana, jaksa menuntut enam tahun penjara terhadap terdakwa ilmastin, sedangkan pengadilan tindak pidana korupsi banda aceh memvonis ilmastin dengan hukuman lima tahun penjara. disarankan perlu adanya pengawasan yang lebih ketat dalam hal mengelola keuangan dana desa, pengaturan tentang pengawasan seharusnya diatur secara jelas oleh peraturan perundang-undangan, supaya tindak pidana korupsi dana desa tidak terjadi lagi.